Pengembang Keluhkan Kenaikan TDL

MALANG- Kalangan pengembang mulai merasakan imbas negatif kenaikan TDL (tarif dasar listrik) yang mulai berlaku per 1 Juli laluSalah satunya, BPUJL (biaya penyambungan dan uang jamin listrik) melonjak 100 persen

BACA JUGA: Industri Rokok Bangkalan Bangkrut

Tentu saja, pengembang harus mengeluarkan cost yang lebih besarYang dikhawatirkan akan merembet pada kenaikan harga rumah.

Wakil ketua bidang RSh DPD REI Jatim HM

BACA JUGA: Pemenang Tender Billing Telkomsel Diduga dari Israel

Tri Wedianto mengatakan, ujung-ujungnya yang merasakan beban lanjutan itu adalah masyarakatDaya beli masyarakat untuk membeli rumah, bukan tidak mungkin akan makin berbagi jarak ketidakmampuan

BACA JUGA: Motivasi Baru Di Usia ke 40 Tahun

Terutama, di golongan masyarakat menengah ke bawah.

"Untuk rumah mewah tidak ada masalah, pengembang masih leluasa menyiasatinyaKarena pasar yang menentukan," kata TriBesarnya BPUJL sesuai dengan dayaDia memberikan gambaran, untuk daya 450 VA BPUJL-nya yang sebelumnya hanya Rp 450 ribu, maka sekarang naik Rp 900 ribuBesarnya kenaikan disesuaikan dengan besarnya daya.

Menurut dia, sebelum ada kenaikan TDL, pengembang sebenarnya sudah terbebani dengan pengadaan jaringanKarena PLN tidak menyediakan fasilitas tersebutDengan adanya kenaikan TDL otomatis beban yang dihadapi pengembang menjadi dobelYakni, pengadaan jaringan plus BPUJL"Kami hanya mengharapkan ada kebijakan pemerintah secara khusus untuk pengembang," katanya.

Paling tidak usulan itu, misalnya, pengadaan jaringan disediakan PLNTerutama, lokasi baru yang akan dibukaTapi, pada pengembang yang sudah telanjur membangun pengadaan jaringan, ditekankan untuk mengikhlaskan"Masak harus membongkarnyaKami berada di tengah-tengah untuk menyikapi persoalan tersebut," ujarnya.

Yang membuat Tri merasa lebih prihatin, dampak kenaikan BPUJL terhadap pengembang RSh (rumah sederhana sehat)Jika kondisi tersebut membuat mereka merasa terjepit, maka realistis kalau para pengembang RSh malas untuk membangunnyaDengan begitu target pemerintah dalam percepatan RSh akan tersendat.

Lantas? Tri mengatakan, DPP REI Jatim akan mengirim surat yang ditujukan kepada menteri perumahan rakyatIntinya, menyampaikan rasa keberatan, dampak, dan meminta solusiSebab, untuk menyelesaikan persoalan tersebut butuh kebijakan yang sangat bijak"Kami mengetuk komitmen pemerintah dengan political will-nyaMateri sudah kami persiapkan, tinggal dikirim saja," ujar Tri(hap/aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Perdana IM3 Laris Manis