jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan pangan Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Andi Amran Sulaiman dalam mengendalikan impor untuk wujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan dinilai tepat. Pasalnya Indonesia dengan penduduk yang besar membutuhkan kedaulatan pangan.
“Indonesia memiliki penduduk 262 juta jiwa membutuhkan pangan yang amat banyak. Ketergantungan pada impor pangan beresiko besar terhadap ketahanan pangan dan akan mengancam kedaulatan kebijakan pangan NKRI,” ujar Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi di Bogor, Jumat (3/11).
BACA JUGA: Harga Bawang Merah di Enrekang Rp 12 Ribu
Lebih lanjut Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB itu menegaskan petani pangan Indonesia jumlahnya besar. Kondisinya masih perlu dilindungi pemerintah dan ditingkatkan kesejahteraanya.
“Sementara masih ada sekitar 10 persen rakyat termasuk kategori konsumen pangan miskin,” ujar dia.
BACA JUGA: Kebijakan Mentan Dinilai Sangat Tegas Kendalikan Impor
Karena itu, Gandhi menilai produktivitas pangan dan efisiensi akan tercapai bila didukung oleh pemerintah. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat untuk menjaga ketahanan pangan, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan adalah sebuah keharusan.
”Indonesia harus berdaulat pangan dengan cara mencukupi pangan dari produksi sendiri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan menyejahterakan petani dan rakyatnya,” sebutnya.
BACA JUGA: Harga Beras di Pasar Induk Cipinang Turun Stabil, Terkendali
“Jadi ini bukan semata soal kerja sama ekspor-impor yang saling menguntungkan, tetapi terkait yang lebih luas yaitu ketahanan dan kedaulatan pangan,” imbuhnya.
Faktanya, tegas Gandhi, pada negara-negara lain juga menjaga pangan dan melindungi petani dan rakyatnya sesuai rambu-rambu International Trade.
“Ya menurut saya, kita sambut baik atas saran positif seperti meningkatkan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas, membenahi infrastruktur maupun pendampingan kepada petani,” ujarnya.
Menurut dia, kebijakan pada era Pemerintahan Jokowi-JK ini sangat jelas, Negara hadir di tengah-tengah rakyat guna mewujudkan kedaulatan pangan.
"Apalagi Mentannya Andi Amran Sulaiman, wah sangat berkomitmen tinggi mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat. Amran lah yang mendesain roadmap Visi Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045,” lanjut Ghandi
Dari situ kata Ghandi, bisa dilihat kebijakan Mentan Amran sangat tegas mengendalikan impor pangan. Indonesia bukan negara anti impor, bahkan senantiasa menjaga hubungan antar negara saling menguntungkan.
“Saya selalu mengikuti berita-berita selama ini, sehingga tahu persis kebijakannya. Impor dilakukan pas sesuai kebutuhan saja, bukan berdasar keinginan. Itu juga sesuai amanat Undang-Undang Pangan kita. Amran banyak membuat program terobosan guna menggenjot produksi tinggi untuk mencukupi konsumsi pangan,” bebernya.
Buktinya sejak 2016 sudah swasembada padi, cabai, bawang merah dan dan pada 2017 swasembada jagung.
“Bahkan ditargetkan maksimal pada tahun 2020 akan swasembada kedelai dan bawang putih,” tandas Gandhi.
Perlu diketahui, kemarin (2/11), Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan mengkritik pembatasan impor yang dilakukan Indonesia terhadap produk makanan dan pertanian.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung Penangkar Lokal, Kementan: Tak Ada Impor Benih Jagung
Redaktur & Reporter : Yessy