jpnn.com, KOTAWICE, POLANDIA - Berbagai upaya pengendalian perubahan iklim yang telah dilakukan Indonesia mulai dari tingkat lokal, nasional hingga global satu per satu dipaparkan di Paviliun Indonesia pada COP-24 UNFCCC di Katowice, Polandia.
Kali ini dipresentasikan upaya dan keberhasilan pengendalian perubahan iklim yang berasal dari inisiatif lokal Kabupatan Gorontalo dan Kabupaten Pidie di Aceh.
BACA JUGA: KLHK Bongkar Penyelundupan Kayu Ilegal Senilai Rp 14 Miliar
Belajar dari kejadian banjir bandang tahun 2016, Kabupaten Gorontalo telah melakukan upaya pengendalian iklim untuk mitigasi bencana.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mencontohkan di kabupaten yang dikepalainya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengembangkan kurikulum lingkungan hidup, khususnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
BACA JUGA: Jaga Kesejahteraan Satwa, KLHK Translokasikan 11 Buaya Muara
Sementara pada Dinas Pertanian memiliki rencana aksi revitalisasi pertanian, integrated farming system, penggunaan pupuk organik, dan pengembangan verietas benih tahan iklim.
“Begitupun pada Dinas Kesehatan yang memiliki program Gemerlap Sehat (Gerakan Menata Rumah, Lingkungan, dan Pemukiman Sehat," kata Nelson dalam sesi diskusi di Paviliun Indonesia COP 24 UNFCCC, Katowice, Polandia, Kamis pagi waktu setempat (6/12).
BACA JUGA: Kabinet Kerja Komitmen Mengawal Dampak Perubahan Iklim
Selain itu, menurut Nelson upaya yang dilakukannya adalah dengan meningkatkan dukungan pendanaan misalnya dana desa yang dialokasikan 10%-nya untuk anggaran lingkungan serta bekerjasama dengan masyarakat, pemerintah daerah lainnya, dan pemerintah pusat serta NGO.
“Dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sejak tahun 2016, penyakit DBD dan malaria menurun di gorontalo, bencana banjir berkurang, dan yang terutama kerusakan lingkungan juga menurun," sambung Nelson.
Sedikit berbeda dengan Gorontalo, kabupaten Pidie lebih mengutamakan penyelamatan hutan.
Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah T.M. Daud, mengutarakan bahwa Aceh yang merupakan benteng terakhir hutan Sumatera mempunyai potensi kawasan hutan seluas 3 juta ha di mana 80%-nya adalah hutan lindung.
“Di sana terdapat 400 gajah sumatera, 70 badak sumatera, 100 harimau sumatera, 6.000 orangutan”, kata Fadhlullah
Bupati Pidie mempunyai pemikiran bahwa desa adalah garda terdepan dalam menjaga hutan dan pengendalian perubahan iklim.
Untuk itu, dana desa dialokasikan sebagiannya untuk perubahan iklim. “Kami menambahkan aspek ekologi ke dalam dana desa, yang diprioritaskan untuk perlindungan hutan dan lingkungan. Karena dengan menjaga hutan, ekonomi akan meningkat," ucap Fadhlullah.
Deputi Walikota Katowice - Polandia, Mariusz Skiba, yang juga hadir berpartisipasi dalam sesi diskusi tersebut mengatakan sangat senang bisa bertukar pengalaman dengan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
“Pengalaman ini sangat berarti bagi kami, karena satu provinsi seperti Aceh saja bisa mempunyai hutan 80%, sementara kami disini hanya punya 50% areanya yang berhutan, dan kami ingin melindungi area tersebut tetap hijau”, ucap Skiba
Indonesia telah menyatakan komitmen berkontribusi menurunkan emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% melalui kerjasama internasional.
Pengurangan emisi tersebut dilakukan melalui lima sektor utama, yaitu: sektor hutan dan lahan (17,20%), energi (11%), limbah (0,38%), industrial process and product used/IPPU (0.10%) dan pertanian (0,32%).
Kehadiran delegasi dan paviliun Indonesia pada COP 24 diharapkan dapat mereprentasikan upaya-upaya Indonesia dalam perubahan iklim.
“COP-24 ini penting, jika Paris Agreement menghasilkan kesepakatan, maka COP Katowice akan menghasilkan aturan mainnya”, jelas Nur Masripatin, National Focal Point UNFCCC untuk Indonesia. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Kabinet Kerja Bahu-membahu Kawal Perubahan Iklim
Redaktur & Reporter : Natalia