jpnn.com, JAKARTA - Pakar Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintah Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim mengatakan pemahaman kepemiluan penyelenggara pemilu di Indonesia masih rendah.
Karena itu, para pemangku kepentingan perlu untuk terus meningkatkan pemahaman para penyelenggara, terutama yang bertugas di lapangan.
BACA JUGA: AHY Bicara soal Pemilu Kencang, Begitu Ditanya Kasus Korupsi Bupati PPU, Tiba-tiba...
"Kurangnya pengetahuan yang terstruktur dan kompetensi para pihak penyelenggara pemilu, telah menjadi persoalan dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu di Indonesia," ujar Abdul Gaffar Karim.
Dia mengatakan hal tersebut pada Seminar Internasional Tata Kelola Pemilu yang digelar di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (29/3).
BACA JUGA: KPU Tetap Gunakan Kotak Suara dari Kardus, Komisi II DPR Bilang Begini
Seminar mengangkat tema 'Electoral Governance in Indonesia: Adopting Technology, Promoting Transparency, and Enhancing Integrity'.
Abdul Gafur menilai para pemangku kepentingan perlu menyediakan kesempatan pendidikan tinggi tentang tata kelola pemilu bagi para penyelenggara pemilu.
BACA JUGA: Punya Visi dan Ideologi yang Sama, AHY Buka Peluang Berkoalisi dengan NasDem di Pemilu 2024
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan pengetahuan dan kompetensi penyelenggara pemilu terkait dengan tata kelola pemilu memang menjadi hal yang perlu ditingkatkan, agar pesta demokrasi dapat diselenggarakan dengan lebih baik.
Menurutnya, KPU telah meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tata kelola pemilu penyelenggara sejak 2015 lalu.
KPU telah mengupayakan peningkatan pengetahuan dan kompetensi tata kelola pemilu melalui pemberian beasiswa strata-2 (S2) bidang tata kelola pemilu.
"Sejak 2015, KPU sudah bekerja sama dengan Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia yang terdiri atas 12 perguruan tinggi untuk menyediakan beasiswa S2 bagi pegawai KPU dalam rangka meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme melalui pendidikan yang lebih tinggi," kata Ilham.
Ilham lebih lanjut mengatakan para penerima beasiswa selama menempuh pendidikan S2 mempelajari pendekatan teknologi informasi dalam pemilu, riset kepemiluan, bahkan hal-hal tersebut dimuat dalam jurnal yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang