jpnn.com, JAKARTA - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menilai sinyal dukungan yang diberikan ribuan aparat dalam acara "Desa Bersatu" sebagai bentuk mobilisasi.
Puskapol UI menilai gaya mobilisasi aparat desa merupakan salah satu praktik yang dijalankan semasa rezim Orde Baru (Orba).
BACA JUGA: Pengamat: Aparat Desa Didanai APBN, Tak Boleh Memihak Capres
Direktur Puskapol UI Hurriyah mengatakan upaya sejenis yang dilakukan saat ini bisa mengancam demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang.
Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah momen kemunduran dari demokrasi yang sudah terwujud.
BACA JUGA: Gibran Hadiri Acara Organisasi Desa, Mobilisasi Massanya Diduga Libatkan Penguasa
"Kerugian terbesarnya tentu saja pada erosi demokrasi kita. Kita sudah jelang 2024, bukannya menjadi momentum demokrasi kita semakin terkonsolidasi, tetapi justru malah setback, balik lagi ke era otoritarian," kata Hurriyah.
Menurutnya, di era Orde Baru pemerintahan di tangan Soeharto juga bersifat monoloyalitas dengan mobilisasi aparat negara. Bukan hanya aparat keamanan, aparat desa pun menjadi salah satu unsur penting untuk dimobilisasi.
BACA JUGA: DEMA STAI Al-Ishlahiyah Binjai Desak Anwar Usman Dicopot dari Hakim MK
"Itu berdampak serius pada kekuasaan yang sentralistik dan menjadi sangat hegemonik. Dia bisa mempengaruhi, menjangkau, hampir semua institusi politik dan pemerintahan," kata Hurriyah.
Dengan tangan-tangan yang menjamah sampai tingkat terkecil pemerintahan, rezim Orde Baru bisa melanggengkan kekuasaannya dengan digdaya.
"Ini yang kami khawatirkan, jangan sampai kemudian demokrasi kita yang hari ini posisinya menurut para sarjana politik dan berbagai lembaga pengindeks demokrasi sudah mengalami backsliding, penurunan gitu, ya, mengalami erosi justru menjadi semakin parah," ungkap Hurriyah.
Dia menilai upaya ini terlihat sedang dilakukan Presiden Jokowi yang ingin menjaga kepentingannya melalui Gibran.
Hurriyah mengatakan sinyal dukungan yang diberikan ribuan aparat desa itu tak datang tiba-tiba. Fenomena itu harus dibaca melalui serangkaian pertemuan antara organisasi perangkat desa dengan Jokowi.
Misalnya, dalam hal membahas aspirasi-aspirasi desa yang dapat dijadikan kebijakan populis penguasa seperti kenaikan dana desa. Fenomena itu, menurut Hurriyah, tak bisa dilepaskan dari manuver Jokowi yang aktif menemui organisasi sukarelawan jelang akhir masa jabatannya. (Tan/JPNN)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Netralitas Pendamping Desa Diragukan, Presiden Diminta Evalusi Menterinya
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga