JAKARTA - Pemerintah didesak untuk segera menertibkan peredaran senjata api (senpi) baik yang legal maupun ilegal di masyarakat. Jika pemerintah tak segera merespon makin semaraknya penggunaan senpi di masyarakat, bukan tak mungkin kondisi keamanan dan ketertiban di Indonesia akan mengarah seperti negara terbelakang di Afrika yang kacau karena tak mampu menertibkan warganya.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin di Jakarta, Minggu (6/5). Menurutnya, situsasi saat ini sudah sangat menghkawatirkan karena penggunaan senjata api semakin merabak. "Entah itu senjata api yang legal, ilegal, mulai untuk gaya-gayaan atao sok jagoan, tapi faktanya sudah digunakan untuk menebar ancaman bahkan hinga pembunuhan. Ini benar-benar menakutkan dan mengancam ketenangan masyarakat," kata Hasanuddin.
Mantan perwira TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil tindakan serius dalam rangka penertiban. Pertama, kata Hasanuddin, prioritas utama penertiban adalah senjata yang digunakan aparat.
"Periksa ulang prosedur tetapnya di masing-masing kesatuan dan adakan pengawasan yang ketata agar tak terjadi penyalahgunaan," katanya. "Jika ada yang melanggar, berikan sanksi yang berat," cetus politisi PDI Perjuangan itu.
Langkah kedua adalah penarikan semua jenis senjata dari pemegang yang mengantongi izin resmi dari kepolisian. "Karena senjata-senjata ini juga rawan jatuh kepada orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk dipakai melakukan tindak kejahatan. Termasuk untuk atlet menembak, pengawasannya harus diperketat dan selalu disimpan di gudang yang telah ditentukan," ucapnya.
Langkah ketiga, aparat harus semakin sering melakukan operasi maupun sweeping untuk menjaring dan mengambil semua senjata yang beredar di masyarakat. "Baik yang legal maupun ilegal," pintanya.
Hasanuddin menegaskan, pemerintah jangan menganggap enteng masalah tersebut karena kini semakin banyak kejahatan kelompok oleh bersenjata di beberapa kota di Indonesia. "Kalau pemerintah tidak serius, tidak mustahil pada suatu saat kita akan menjadi negara kacau seperti di Sudan atau Senegal," kata mantan tentara yang pernah kuliah di Sorbonne University itu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komnas HAM Kebut Hasil Penyelidikan
Redaktur : Tim Redaksi