JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut, Rahmat Shah, mengingatkan PT KAI agar tidak asal main gusur warga yang selama ini tinggal di lahan dekat jalur Kereta Api (KA) yang sudah mati.
Mereka, warga yang tinggal di kawasan terlarang jalur KA itu, harus direlokasi, dibuatkan rumah sederhana, yang tidak jauh dari tempat tinggal semula.
"Tidak boleh main gusur. Harus direlokasi, buatkan rumah sederhana, dikasih sertifikat tapi lahan tetap milik negara. Boleh tinggal di situ hingga anak cucunya, dengan catatan tidak boleh dijual. Jika dijual, tangkap yang jual dan pembelinya," tegas Rahmat Shah kepada JPNN kemarin (10/7). Dikatakan, Turki menggunakan cara seperti itu dalam menghadapi persoalan lahan dengan warganya yang tidak mampu dan tak punya tempat tinggal.
Rahmat menanggapi pernyataan Kepala Humas PT KAI Sugeng Priyono yang mengatakan pihaknya akan segera "membersihakn" area jalur KA yang selama ini mati, dari hunian-hunian liar. Ini demi memuluskan proyek jalur kereta api (KA) Trans Sumatera Railways.
Sugeng mengatakan, mereka nantinya tidak diberikan uang ganti rugi. Jika ada uang semacam uang boyongan atau uang bongkar, katanya, itu soal lain.
Rahmat menentang kebijakan PT KAI itu. Menurutnya, jika tak direlokasi, warga yang digusur itu harus tetap mendapatkan uang ganti rugi. Dengan uang ganti rugi itu, kata Rahmat, setidaknya para warga bisa membangun rumah sederhana.
"Jika asal gusur, sementara mereka tak punya rumah, maka akan muncul persoalan baru. Mereka bisa menjadi perampok, bisa menjadi pencuri, karena merasa didzolimi. Mereka juga bisa membakar, melempar, saat disuruh pindah. Ini bahaya," cetus Rahmat.
Dia setuju penggusuran dilakukan terhadap para spekulan, yang menguasai lahan PT KAI, untuk mengeruk keuntungan pribadi. "Kalau spekulan, silakan langsung digusur," cetusnya. Tapi khusus warga miskin yang menghuni lahan sekedar untuk hidup, jangan asal gusur.
Dia mengingatkan, PT KAI, sebagai perusahaan milik negara, harus menyadari bahwa warga miskin itu tinggal di area jalur KA karena selama ini termarginalkan, sehingga miskin. Mereka di sana karena terpaksa. "Padahal, kalau tak ada korupsi, tak ada kasus Hambalang, uang negara itu bisa untuk mengentaskan warga miskin. Cara berpikir seperti ini yang harus digunakan para pejabat," kata Rahmat.
Kaukus DPD asal Sumut, lanjutnya, memang mendorong agar proyek KA Trans Sumatera ini cepat dilaksanakan, agar perekonomian di Sumut bisa cepat melejit. Tapi, lanjutnya, jangan sampai proyek ini malah menimbulkan masalah sosial baru. "Jangan sampai ada bakar-bakaran. Kuncinya, pejabat jangan arogan," tegasnya.
Rahmat mengatakan, pihaknya siap menjembatani warga yang tinggal di jalur KA dengan PT KAI. "Kita dorong agar semua dilakukan dengan proses musyawarah. Jangan masing-masing pihak merasa punya hak sehingga muncul kekerasan," imbuhnya.
Seperti telah diberitakan koran ini, proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Trans Sumatera Railways, yang menghubungkan Lampung-Aceh dan terkoneksi dengan Jawa melalui Jembatan Selat Sunda, tahapan-tahapannya sudah disusun secara rinci oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam Rencana Strategi (Renstra) 2010-2014, detil perencanaan tertuang secara gamblang.
Antara lain, hingga 2014 mendatang, sejumlah jalur KA yang selama ini mati, akan dihidupkan lagi. Disebutkan dalam Renstra, bahwa peningkatan jalur KA di pulau Sumatera termasuk menghidupkan kembali lintas mati serta peningkatan spoor emplasemen sepanjang 347 km.
Diantaranya pada lintas Tarahan - Waytuba, Muara enim – Lahat, Martapura- Prabumulih, Teluk Bayur – Sawahlunto, Lubuk alung – Naras, Lubuk alung– Pariaman, Solok – Sawahlunto, Medan – Binjai, Kisaran - Tanjung Balai, Medan - Tebing Tinggi – Siantar, Binjai – Besitang, Tebing Tinggi - Rantau Prapat.
Juga menghidupkan kembali jalur KA antara Padang - Pulau Aer, Muaro Kalaban – Muaro, Padang Panjang – Payakombo, Medan – Belawan, Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Medan – Gabion. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan Ponpes di NTB jadi Pahlawan Lingkungan
Redaktur : Tim Redaksi