jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Indonesia (PERINDO), mendesak pengaturan dinasti politik dalam RUU Pilkada. Karena dinasti politik dianggap tak mendukung upaya menciptakan pemerintahan bersih, dan membahayakan demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia.
"Politik dinasti seringkali mengabaikan etika politik dan mengebiri hak politik orang lain. Menempatkan pejabat bukan karena kapasitasnya tetapi karena kekerabatannya," kata Wakil Sekjen DPP Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan, Kamis (17/10) di Jakarta.
BACA JUGA: Andi Mallarangeng Ditahan di Rutan Jaktim Cabang KPK
Menurut calon legislatif Partai Hanura daerah pemilihan Sulawesi Utara itu, politik dinasti memberikan dampak buruk bagi politik Indonesia. Dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik serta tidak sehat bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik lantaran kekuasaan hanya dikuasai segelintir orang.
Selain itu, dinasti politik sangat berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan. Akibatnya, pejabat hasil dinasti politik yang menduduki jabatan publik cenderung serakah serta marak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
BACA JUGA: LHI Pilih Tetangga Kader PKS yang Kaya Raya
"Parahnya, pemerintahan yang dihasilkan dari dinasti politik lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Politik dinasti harus kita batasi," tegas Hendrik.
Dia sepakat dengan usulan pemerintah yang mengatur pembatasan syarat jabatan kepala daerah guna menghindari upaya pembangunan dinasti politik di daerah. Misalnya dengan mengatur jarak miminal satu periode agar kerabat eks kepala daerah bisa ikut bertarung dalam suatu Pilkada.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Pekerjaan Rumah Sutarman Andai Jadi Kapolri
BACA ARTIKEL LAINNYA... FPDIP Dukung Sutarman Karena tak Ingin Permalukan SBY
Redaktur : Tim Redaksi