jpnn.com, LUBUKLINGGAU - Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan ingin mengembalikan marwah kehidupan bernegara supaya Indonesia tetap menjadi negara hukum.
Hukum mestinya mengatur para pengampu kuasa, bukan sebaliknya seperti yang belakangan ini marak terjadi.
BACA JUGA: Tim Tamsil Linrung Bergerak Masif di Sulsel, Anies-Gus Imin Bakal Menang Mutlak
"Kita ingin Indonesia tetap menjadi negara hukum, tapi akhir-akhir ini banyak aturan bisa diubah sesuai selera. Akankah ini dibiarkan? Bolehkah ini diteruskan?" ujarnya dalam pertemuan dengan pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama di Pondok Pesantren Modern Ar-Risalah, Lubuk Linggau, Sumatra Selatan, Senin (18/12).
Calon presiden nomor urut 1 itu menilai perubahan aturan yang menyesuaikan kehendak penguasa itu sebagai indikasi bahwa Indonesia mulai menjadi negara kekuasaan.
BACA JUGA: Dambakan Perubahan, Megawati Memilih Dukung Anies Baswedan
Ini berarti, hukum diatur oleh orang-orang yang memegang kuasa.
Padahal idealnya, kata Anies, negara hukum berjalan dengan prinsip hukum yang mengatur penguasa.
BACA JUGA: Disambangi Anies Baswedan, Pedagang Pasar dan Masyarakat Kompak Minta Perubahan
Karena itulah, hal ini tidak boleh dibiarkan saja hingga akhirnya membuat Indonesia benar-benar menjadi negara kekuasaan.
Mantan Gubernur Jakarta itu lantas menekankan perlu adanya perubahan.
"Kita tidak ingin ini dibiarkan tapi melakukan perubahan itu tidak mudah. Harus ikhtiar sama-sama. Maka dalam kesempatan ini, kami berharap bisa bersama-sama mengikhtiarkan perubahan," tutupnya. (jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : JPNN.com