jpnn.com, YOGYAKARTA - Partai politik dianggap harus memperkuat institusionalisasi atau pelembagaan partainya agar bisa berperan mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia sebagai tujuan bernegara. Institusionalisasi parpol harus dipengaruhi oleh kepemimpinan strategis serta basis ideologi partai.
Demikian diungkap Doktor Ilmu Pertahanan lulusan Unhan RI Hasto Kristiyanto saat memaparkan hasil risetnya dalam Seminar Internasional bertajuk Partai Politik dan Demokrasi dengan subtema Peran Partai Politik Dalam Mempromosikan Keadilan dan Perdamaian Dunia.
BACA JUGA: Jokowi Sudah Beri Teladan, Parpol Harusnya Terlibat dalam Perdamaian Dunia
Dalam acara yang digelar secara hybrid di Yogyakarta itu, Hasto mengatakan dirinya saat ini ialah kandidat doktor di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Di situ, Hasto dibimbing oleh Prof. Satya Arinanto dan Dr. Hanief Saha Ghafur.
Hasto mengatakan parpol harus memahami tujuan bernegara dan saripati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia untuk dunia. Dengan itu, setiap parpol sadar untuk menjalani peran strategisnya dalam perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru sebagaimana telah dirintis Bung Karno.
BACA JUGA: Anis Matta Sebut Ada Parpol yang Manfaatkan Polarisasi, Ini Ciri-cirinya
“Dalam konteks itu, kepemimpinan strategis dengan muatan ideologi menentukan peran aktif dalam perjuangan keadilan dan perdamaian dunia,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu, Selasa (4/7).
Menurut Hasto, hasil survei kognisi masyarakat menunjukkan tanpa kepemimpinan, ideologi, kultur, dan institusionalisasi, parpol dapat terseret dalam kontestasi yang dapat mengaburkan identitas dan platform partai.
BACA JUGA: PDIP dan PKB Top, yang Memalukan Parpol yang Tak Pede dengan Ketum dan Kader Sendiri, Siapa Dia?
"Parpol tidak akan sempat memikirkan hal strategis termasuk politik internasionalnya,” tambah dia.
Narasumber lainnya dalam seminar itu, Dr. Connie Rahakundini Bakrie menjelaskan bagaimana para Founding Fathers Indonesia telah memproyeksikan tujuan bernegara dalam kancah internasional. Menurutnya, demokrasi yang dikampanyekan Soekarno dan pendiri bangsa pada saat itu, tidak serta merta meniru demokrasi ala barat yang cenderung menguntungkan hanya kaum borjuis serta jadi wadah tumbuhnya kapitalisme.
Connie sepakat apabila parpol di Indonesia saat ini perlu melihat kembali pemikiran dan strategi para pendiri bangsa itu yang ternyata masih aktual dan futuristis atau melampaui zamannya.
“Diperlukan gerakan negara untuk revisit kekuatan berpikir futuristis Presiden Soekarno menuju To Build The World A New Edisi II,” kata Connie.
Pembicara lainnya Prof. Satya Arinanto menjelaskan sejarah partai politik di Indonesia. Jika dahulu di masa Orde Baru ada pembatasan partai politik, maka setelah Reformasi 1998, hal itu sudah dihapus.
“Selama era Reformasi, state governance melalui pemberdayaan partai politik menjadi lebih demokratis bila dibanding dengan kondisi selama masa Orde Baru,” kata Satya.
Ketua KPU periode 2016-2021 Arief Budiman menambahkan peran partai politik penting dalam melembagakan demokrasi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu presiden, pileg, dan pilkada.
Peran strategis parpol juga dibutuhkan dalam proses kaderisasi untuk pengisian jabatan politik.
“Pendidikan politik untuk rakyat sangat penting. Sejatinya, politik itu untuk rakyat, bukan untuk politikus. Menjadikan rakyat cerdas untuk memilih menjadi kuncinya,” kata Arief. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konon Ganjar Tak Pernah Berkomunikasi dengan Parpol Lain
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga