jpnn.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) meminta instansi pusat dan daerah menyampaikan dokumen pendukung Sertifikat Pendidik (Serdik) bagi peserta formasi jabatan guru.
Hal ini disampaikan Panselnas kepada Instansi melalui Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor D 26-30/V 178-4/99 tanggal 28 September 2020 perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk pengolahan integrasi hasil SKD dan SKB CPNS Formasi Tahun 2019.
BACA JUGA: Penjelasan Kepala BKN soal Gaji dan Rapelan PPPK, Sabar Ya
"Karena tahapan pengolahan integrasi hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Formasi Tahun 2019 dijadwalkan Oktober 2020, ada informasi penting dari Panselnas untuk seluruh instansi baik pusat maupun daerah," ujar Karo Humas BKN Paryono di Jakarta, Rabu (30/9).
Setiap instansi, lanjutnya, harus menyiapkan dokumen pendukung Serdik berupa daftar nama - nama peserta yang telah mengunggah Serdik pada saat pendaftaran.
BACA JUGA: Penjelasan Kepala BKN soal Honorer K2 Pensiun sebelum Terima NIP PPPK
Juga telah memenuhi syarat linearitas Serdik melalui format Surat Pernyataan Sertifikat Pendidik Jabatan Guru (SPJT) yang bertanda tangan Ketua Panitia Seleksi Instansi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di unit terkait Instansi. Kemudian mengirimkannya ke BKN paling lambat 5 Oktober 2020.
"Pemberitahuan mengenai penyampaian Serdik bagi peserta formasi jabatan guru dilakukan oleh masing-masing Instansi," tuturnya.
BACA JUGA: Sejumlah PNS Berkaraoke, Terancam Sanksi Potong TPP
Melalui surat tersebut ditekankan bahwa ketentuan verifikasi Serdik bagi peserta CPNS formasi jabatan Guru dilakukan hanya bagi peserta yang sudah mengunggah Serdik saat awal pendaftaran di portal SSCN BKN dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.
Selain itu Panselnas menetapkan bahwa nilai maksimal SKB hanya bisa diberikan bagi pelamar jabatan Guru yang memiliki Serdik dan linier dengan jabatan yang dilamar sesuai dengan huruf F angka 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2019. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad