jpnn.com - JAKARTA - Hingga hari ini, Senin 27 Februari 2023, belum juga ada pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022.
“Pengumuman Hasil Seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.”
BACA JUGA: Pak Wali Siap Angkat Seluruh Honorer jadi PPPK sebelum November, Ya Ampun, Baik Banget
Kalimat tersebut masih betah terpampang di laman gurupppk.kemdikbud.go.id, yang disebut sebagai Portal Informasi Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2022.
Memang, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (Plt Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani saat masih berstatus Pelaksana Tugas atau Plt hanya menyampaikan estimasi pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 pada pekan ke-3 atau ke-4 Februari 2023.
BACA JUGA: Bukan Hanya Honorer K2 Terdampak Instruksi Presiden, 4 Poin Pernyataan Anas, Simak yang Terakhir
Jadi, siapa tahu pengumuman dirilis pada Senin siang atau Selasa, 28 Februari 2023, sebagai hari terakhir di Februari.
Kalau hingga bulan beralih ke Maret belum juga ada pengumuman, toh yang disampaikan Prof Nunuk hanya estimasi, bukan janji.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2: Sayonara PDIP, Kami Kecewa Berat, Kesal
Apa pun itu, frasa “ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut” sungguh menyiksa para peserta seleksi PPPK Guru 2022, baik yang masuk kategori prioritas satu atau P1, P2, P3, dan P4.
Mirip pasien yang harus minum obat tiga kali sehari, mereka seolah dipaksa secara berkala membuka portal gurupppk.kemdikbud.go.id dan SSCASN untuk mengecek pengumuman.
Entah sampai kapan, tidak ada keterangan resmi kapan jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022, setelah ditunda dari yang dirancang sebelumnya 2-3 Februari 2023.
Pengadaan 1 Juta PPPK Guru Program Siapa?
Jika jadwal pengumuman seleksi PPPK Guru 2022 saja tidak jelas dan molor tiada batas, bagaimana pemerintah akan merealisasikan program pengadaan 1 juta PPPK Guru?
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim pada Kamis 23 Februari 2023 menyebutkan lebih dari 293 ribu guru honorer telah diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui program ASN PPPK.
“Lebih dari 293 ribu guru honorer sudah diangkat menjadi ASN melalui program ASN PPPK yang kami selenggarakan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” kata Menteri Nadiem.
Angka tersebut masih terlalu jauh dari 1 juta. Masalahnya, sebenarnya pengadaan 1 juta PPPK Guru itu program siapa?
Pasalnya, saat raker dengan Komisi X DPR pada 12 April 2022, Mas Nadiem mengatakan dirinya tidak pernah menjanjikan akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PPPK.
Nadiem mengatakan hal tersebut merespos anggota Komisi X DPR RI Elnino M.Husein Mohi mempertanyakan pengadaan PPPK guru 2021 yang hanya terakomodasi 293 ribu lebih.
Angka ini, menurut pria kelahiran 30 Oktober 1974 itu, jauh dari jumlah 1 juta PPPK guru yang dijanjikan Mas Nadiem.
Selain itu, terdapat 193 ribu lebih guru honorer yang lulus passing grade seleksi PPPK 2021 tidak mendapatkan formasi. Sungguh lucu. Melakukan rekrutmen, tetapi ternyata tidak tersedia lowongan.
"Bagaimana ini Mas Nadiem, ada banyak guru honorer merasa dibohongi Anda," kata politikus Fraksi Gerindra dapil Gorontalo ini saat raker kala itu.
Sebenarnya, Elnino merupakan penanya terakhir pada raker tersebut. Namun, Nadiem sengaja langsung menjawab.
"Ini pertanyaan Bapak dari Gorontalo kayaknya paling seru, makanya, saya jawab duluan," ujar Nadiem Makarim.
Nadiem mengatakan akan setuju dengan pernyataan Elnino kalau memang kata-katanya betul.
Namun, Nadiem merasa tidak ada satu pun ucapannya yang menjanjikan pengadaan 1 juta guru PPPK.
Menteri kelahiran 4 Juli 1984 itu mengatakan, yang dijanjikan adalah pemerintah punya cukup kapasitas anggaran sampai 1 juta PPPK, tetapi harus lolos seleksi dan formasi.
"Sepuluh dua puluh kali saya bilang, kalau cuma 20 persen yang lolos ya, cuma segitu dari 1 juta PPPK," ujar Nadiem saat itu.
Begitu juga, lanjut Nadiem, kalau yang lulus dan lolos hanya 50 persen. Sejumlah itu juga yang diangkat menjadi PPPK.
Nadiem menegaskan, hal itu dari awal terus dia ulang 10-15 kali.
Nadiem mempersilakan Elnino untuk melihat rekaman video karena barangkali belum hadir pada raker-raker sebelumnya.
Masalah PPPK, menurut Nadiem Makarim, sangat sederhana. Kalau berhasil memperjuangkan guru induk dapat formasi, yang lulus passing grade bisa mendapatkan formasi akan diprioritaskan.
Kemudian, formasinya bisa ditentukan pusat, maka, 80-90 persen masalah PPPK guru bisa terselesaikan.
"Namun, tidak menutup peluang guru swasta juga. Yang jelas kami prioritaskan dulu guru induk dan guru honorer negeri," kata Mas Nadiem. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu