jpnn.com, JAKARTA - Pengumuman PPPK guru 2022 yang belum ada kepastiannya menimbulkan kecurigaan di kalangan honorer terutama prioritas satu (P1). Mereka takut posisinya digeser guru prioritas tiga (P3).
P3 adalah guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik, tidak lulus passing grade (PG), dan peserta yang belum pernah ikut tes, tetapi sudah mendaftar PPPK 2021.
BACA JUGA: Wabup Era Mengkhawatirkan Nasib PPPK jika Salary Range Diberlakukan
Pengurus pusat forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Nuriah, S.Pd., mengungkapkan molornya pengumuman PPPK guru 2022 membuat semua P1 khawatir.
Jangankan yang belum mendapatkan formasi PPPK 2022, P1 sudah penempatan pun takut bila namanya tergeser.
BACA JUGA: Antisipasi Honorer Dihapus, Siap Angkat Mereka jadi PPPK sebelum November
"P1 waswas, khawatir digeser P3, apalagi jumlahnya sangat banyak," kata Nuriah kepada JPNN.com, Selasa (21/2).
Dia mengaku mendapatkan keluhan dari P1 sejumlah daerah. Mereka melihat ada kekhususan untuk P2 dan P3, yang hanya dites observasi.
BACA JUGA: Kemendikbudristek Harus Segera Umumkan Hasil PPPK 2022, Tepat Waktu!
P2 dan P3 diberikan nilai tinggi sehingga tidak mungkin ada yang tidak lulus. Berbeda dengan P1 yang ikut tes tiga kali.
"Kami ini belum jadi PPPK bukan karena tidak lulus tes lho ya. Kami masih honorer, karena kebijakan pemerintah berubah-ubah," ucapnya.
Nuriah berharap data P1 dikunci agar tidak tergeser oleh peserta yang tidak lulus tes maupun belum pernah ikut seleksi. Sesuai PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022, guru P1 diberikan kesempatan mengisi formasi lebih dahulu.
Jika formasi masih tersisa, maka diisi P2. Selanjutnya, masih ada sisa formasi lagi, diisi P3 dan P4.
Jadi, bukan formasi untuk P1 malah dialihkan ke P3.
"Tidak adil bila jatah P1 diambil alih P3. Kalau P2 jumlahnya minim, tetapi P3 banyak banget. Masa mereka mengalahkan P1 sih," ujarnya.
Untuk menghindari terjadinya geser menggeser formasi, Nuriah mengimbau pengurus daerah GLPGPPPK untuk mendekati BKD dan Dinas Pendidikan masing-masing. Kawal data.P1, jangan sampai tergeser P3 dan honorer bodong. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad