Wabup Era Mengkhawatirkan Nasib PPPK jika Salary Range Diberlakukan

Senin, 20 Februari 2023 – 17:00 WIB
Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia. Foto: Dokumentasi pribadi for JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia menyampaikan kekhawatirannya akan adanya perubahan dalam mekanisme PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). 

Walaupun masih digodok pemerintah pusat dan asosiasi pemda, tetapi info PPPK model baru ini sudah ramai dibahas kalangan honorer maupun pejabat daerah.

BACA JUGA: Mengatasi Kekurangan Nakes di Pelosok, Pemkab Seruyan Mengajukan Formasi PPPK

Wabup Era mengatakan masalah utama dalam perekrutan PPPK adalah soal anggaran gaji. Kalau gaji PPPK dialihkan kepada pemda akan menimbulkan masalah, karena kemampuan daerah berbeda-beda.

"Kami di Nias Barat kemampuan APBD sangat terbatas. Jika ada perubahan mekanisme penggajian PPPK, terus terang kami waswas juga ini," keluh Wabup Era kepada JPNN.com, Senin (20/2).

BACA JUGA: Masuk Pekan ke-4, Mana Pengumuman PPPK Guru 2022? Prediksi Indra Terbukti, Total nih

Soal sistem salary range, Wabup Era menilai yang akan rugi ialah PPPK.

Para PPPK tidak ada kepastian besaran gajinya, karena bisa berubah setiap tahun.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Solusi Pengumuman Seleksi PPPK Guru Parah, Banyak Kabar Duka, Dahlan Iskan Bereaksi

Perubahan itu, lanjutnya, disesuaikan dengan kemampuan daerah sehingga fleksibel.

Berbeda dengan gaji PPPK yang berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Meski begitu, Wabup Era mengatakan karena pemerintah itu satu kesatuan, mau tidak mau daerah harus mengikuti.

Dia mengungkapkan kebijakan PPPK  sering berubah-ubah.

Dahulu, daerah menganggap gaji PPPK ditanggung oleh pusat, sehingga pemda bernafsu memperbanyak PPPK. 

Sekarang dialihkan kepada pemda, ini beban juga bagi daerah yang keuangan daerahnya terbatas.

"Kalau kebijakan baru ini (salary range) diterapkan, PPPK makin tidak menentu nasibnya. Bisa jadi PPPK rasa honorer,"  ucapnya.

Wabup Era menegaskan di daerah 3T, menjadi ASN PPPK maupun PNS adalah salah satu cara mengurangi pengangguran.

Di Nias Barat masih minim industri, sehingga lapangan kerja terbatas.

Dia berharap pemerintah pusat memberikan kebijakan khusus untuk Nias Barat. 

"Kami butuh PPPK, tetapi kalau dibebankan semua gajinya kepada pemda, ya, sulit. Kami memilih pengangkatan PNS saja," pungkas Wabup Era Era Hia. (esy/jpnn)


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler