JAKARTA - Intensitas gempa susulan yang mulai menurun membuat sebagian kecil pengungsi mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Terutama, pengungsi yang mendirikan tenda di pekarangan rumah. Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan skema pemberian bantuan perbaikan rumah para pengungsi.
Data terakhir menunjukkan, jumlah pengungsi gempa Aceh mencapai 52.113 jiwa atau 12.301 KK. Terdiri dari 32.129 jiwa (7.267 KK) di Aceh Tengah dan 19.984 jiwa (5.034 KK) di Bener Meriah. Rata-rata, pengungsi yang kembali ke rumah adalah warga yang kediamannya hanya mengalami rusak ringan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, saat ini sudah mulai tampak sejumlah warga yang memperbaiki rumahnya sendiri. Meski telah kembali ke rumah, mereka tetap mendapatkan bantuan logistik selama masa tanggap darurat. "Petugas kami mendatangi masing-masing korban untuk mendistribusikan bantuan," ujarnya, Kamis (11/7).
Kemudian, menindaklanjuti hasil rapat kabinet Senin (8/7) lalu, BNPB kini berupaya menuntaskan pendataan rumah yang rusak. Ditargetkan, hari ini pendataan rumah yang rusak bisa selesai dan tidak ada penambahan lagi. Pendataan tersebut untuk menghitung kebutuhan bantuan perbaikan rumah.
Hingga kemarin, pendataan rumah yang sudah tuntas ada di Kabupaten Aceh Tengah. Terdiri dari 5.516 rumah rusak berat, 2.750 rusak sedang, dan 5.596 rusak ringan. Sedangkan, data sementara di Bener Meriah tercatat 662 rumah rusak berat, 311 rusak sedang, dan 1.184 rusak ringan.
Alumnus UGM itu menegaskan, pendataan rumah tidak dilakukan asal-asalan. "Kami mengambil data by name (nama pemilik), by address (alamat), dan by picture (foto)," lanjutnya. Artinya, rumah yang akan diberi bantuan harus memenuhi tiga unsur tersebut dan data masing-masing unsur cocok.
Yang menjadi persoalan adalah sumber pendanaan untuk perbaikan rumah. menurut Sutopo, jika menggunakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi reguler yang ada di BNPB butuh waktu yang cukup lama. Apalagi dana tersebut terbatas dan juga digunakan untuk menangani bencana di seluruh Indonesia.
Pihaknya akan mendiskusikan sumberpendanaan rekonstruksi tersbeut lebih lanjut dengan Menteri Keuangan. Untuk distribusi bantuan, pihaknya sudah menyiapkan mekanisme pelaksanaannya. Mekanisme tersebut mencontoh distribusi bantuan rehab rumah pasca gempa Sumbar 2009 dan erupsi Merapi 2010.
BNPB bakal membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang dibantu fasilitator. Satu pokmas terdiri 10 KK dari tetangga terdekat. Fasilitator mendampingi tiga sampai lima pokmas dalam pendampingan teknis dan administrasi. Dana dari pemerintah akan dikirimkan langsung ke rekening pokmas tersebut. "Mekanisme ini sudah berhasil diterapkan di dua bencana sebelumnya," tambah Sutopo. (byu)
Data terakhir menunjukkan, jumlah pengungsi gempa Aceh mencapai 52.113 jiwa atau 12.301 KK. Terdiri dari 32.129 jiwa (7.267 KK) di Aceh Tengah dan 19.984 jiwa (5.034 KK) di Bener Meriah. Rata-rata, pengungsi yang kembali ke rumah adalah warga yang kediamannya hanya mengalami rusak ringan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, saat ini sudah mulai tampak sejumlah warga yang memperbaiki rumahnya sendiri. Meski telah kembali ke rumah, mereka tetap mendapatkan bantuan logistik selama masa tanggap darurat. "Petugas kami mendatangi masing-masing korban untuk mendistribusikan bantuan," ujarnya, Kamis (11/7).
Kemudian, menindaklanjuti hasil rapat kabinet Senin (8/7) lalu, BNPB kini berupaya menuntaskan pendataan rumah yang rusak. Ditargetkan, hari ini pendataan rumah yang rusak bisa selesai dan tidak ada penambahan lagi. Pendataan tersebut untuk menghitung kebutuhan bantuan perbaikan rumah.
Hingga kemarin, pendataan rumah yang sudah tuntas ada di Kabupaten Aceh Tengah. Terdiri dari 5.516 rumah rusak berat, 2.750 rusak sedang, dan 5.596 rusak ringan. Sedangkan, data sementara di Bener Meriah tercatat 662 rumah rusak berat, 311 rusak sedang, dan 1.184 rusak ringan.
Alumnus UGM itu menegaskan, pendataan rumah tidak dilakukan asal-asalan. "Kami mengambil data by name (nama pemilik), by address (alamat), dan by picture (foto)," lanjutnya. Artinya, rumah yang akan diberi bantuan harus memenuhi tiga unsur tersebut dan data masing-masing unsur cocok.
Yang menjadi persoalan adalah sumber pendanaan untuk perbaikan rumah. menurut Sutopo, jika menggunakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi reguler yang ada di BNPB butuh waktu yang cukup lama. Apalagi dana tersebut terbatas dan juga digunakan untuk menangani bencana di seluruh Indonesia.
Pihaknya akan mendiskusikan sumberpendanaan rekonstruksi tersbeut lebih lanjut dengan Menteri Keuangan. Untuk distribusi bantuan, pihaknya sudah menyiapkan mekanisme pelaksanaannya. Mekanisme tersebut mencontoh distribusi bantuan rehab rumah pasca gempa Sumbar 2009 dan erupsi Merapi 2010.
BNPB bakal membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang dibantu fasilitator. Satu pokmas terdiri 10 KK dari tetangga terdekat. Fasilitator mendampingi tiga sampai lima pokmas dalam pendampingan teknis dan administrasi. Dana dari pemerintah akan dikirimkan langsung ke rekening pokmas tersebut. "Mekanisme ini sudah berhasil diterapkan di dua bencana sebelumnya," tambah Sutopo. (byu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MA Dianggap Abaikan Putusan MK
Redaktur : Tim Redaksi