JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Raihan Iskandar meminta pemerintah Indonesia untuk konsentrasi mengurusi dampak pemotongan kuota haji. Sosialisasi kriteria pemangkasan harus benar-benar sampai ke telinga calon jamaah haji (CJH) di seluruh Indonesia.
Menurut Raihan, jangan sampai ada CJH yang kaget jika tiba-tiba namanya dicoret. Oleh karena itu lanjutnya, Kementerian agama (Kemenag) harus terbuka dalam menetapkan pencoretan CJH itu.
"Jangan sampai pencoretan ini dilakukan dengan tertutup dan ada deal-deal khusus. Jika tidak diawasi, dikhawatirkan oknum Kemenag bisa mempermaikan sistem pencoretan haji ini. Misalnya dengan meminta imbalan uang tertentu, maka jamaah yang seharusnya di-drop tetap diloloskan untuk berhaji. Kita semua akan mengawasinya," pungkasnya.
Selain itu, Raihan menegaskan, meskipun pintu lobi pemangkasan kuota haji sudah ditutup, delegasi Indonesia tetap perlu bertandang ke Arab Saudi. Dia berharap Kerajaan Arab Saudi berubah pikiran dengan surat permohonan keringanan yang ditulis langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Melalui surat permohonan keringanan yang ditulis langsung oleh Presiden SBY, siapa tahu kerajaan Arab Saudi berubah pikiran. Namanya juga kita usaha. Otoritas penuh di Arab Saudi itu dipegang kerajaan, pihak pemerintahnya hanya menjalankan kebijakan teknis," kata Raihan dalam siaran pers, Rabu (26/6). (gil/jpnn)
Menurut Raihan, jangan sampai ada CJH yang kaget jika tiba-tiba namanya dicoret. Oleh karena itu lanjutnya, Kementerian agama (Kemenag) harus terbuka dalam menetapkan pencoretan CJH itu.
"Jangan sampai pencoretan ini dilakukan dengan tertutup dan ada deal-deal khusus. Jika tidak diawasi, dikhawatirkan oknum Kemenag bisa mempermaikan sistem pencoretan haji ini. Misalnya dengan meminta imbalan uang tertentu, maka jamaah yang seharusnya di-drop tetap diloloskan untuk berhaji. Kita semua akan mengawasinya," pungkasnya.
Selain itu, Raihan menegaskan, meskipun pintu lobi pemangkasan kuota haji sudah ditutup, delegasi Indonesia tetap perlu bertandang ke Arab Saudi. Dia berharap Kerajaan Arab Saudi berubah pikiran dengan surat permohonan keringanan yang ditulis langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Melalui surat permohonan keringanan yang ditulis langsung oleh Presiden SBY, siapa tahu kerajaan Arab Saudi berubah pikiran. Namanya juga kita usaha. Otoritas penuh di Arab Saudi itu dipegang kerajaan, pihak pemerintahnya hanya menjalankan kebijakan teknis," kata Raihan dalam siaran pers, Rabu (26/6). (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Didesak Bentuk Pansus Obligasi Rekap
Redaktur : Tim Redaksi