jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar menyurati ketua umum Airlangga Hartanto untuk secepatnya menggelar rapat pleno.
Adapun dalam AD/ART Golkar, rapat pleno harus digelar secara berkala, tetapi sejak 1 Januari 2019 ini tidak ada satu pun agenda tersebut digelar Airlangga. Surat tersebut diajukan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (5/8) siang.
BACA JUGA: Jokowi Disarankan Pilih Menteri dari Ahli Dibanding Parpol
BACA JUGA: Seorang Siswi Ditemukan Tewas Telungkup Tanpa Busana di Perkebunan
Mereka yang mengajukan adalah Ketua Bidang Kebudayaan Daerah Ulla Nuchrawaty, Ketua Departemen Wirausaha Koperasi UKM Dhifla Wiyani, Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Marlinda Irwanti, anggota Bid Pemuda DPP Nofel Saleh Hilabi.
BACA JUGA: Bang Sandi Belum Diajak Berpolitik Lagi
Ada juga fungsionaris DPP dan kader Golkar di antaranya Cyprus A Tatali, Abdul Razak dan Fatahila Ramli.
"Saya sebagai salah satu pengurus harian dan pengurus pleno, sebagai Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat menyerahkan surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto terkait dengan kewajiban DPP Partai Golkar untuk segera melaksanakan rapat pleno," kata Marlina saat dikonfirmasi.
BACA JUGA: Meski TKN Bubar, Partai Politik Pendukung Diklaim Solid
BACA JUGA: Listrik Padam Serentak, Bamsoet Warning PLN: Jangan Terulang Lagi
Marlina melanjutkan, sebagaimana yang diamanatkan konstitusi partai dalam AD/ART, sekurang-kurangnya rapat pleno wajib digelar sekali dalam dua bulan. "Dan sebagaimana diketahui sejak 2019 hingga saat ini belum pernah melaksanakan rapat pleno," kata dia.
Marlina melanjutkan ada beberapa hal yang urgen harus dibahas oleh pengurus bersama Airlangga. Salah satunya evaluasi Partai Golkar setelah Pemilu 2019. Diketahui suara Golkar dan raihan kursi di parlemen berkurang pada Pemilu 2019 lalu.
"Tentu saja membahas persiapan 2019 yang sudah memasuki agenda Munas Partai Golkar," jelas Marlina.
Sementara itu Nofel Saleh menambahkan, surat desakan itu diterima oleh Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Hakim Komarudin dan Kepala Sekretariat DPP Golkar Romly.
BACA JUGA: Dua Hari Dicari, Politikus Golkar Ditemukan Tewas di Gundukan Pasir, Diduga Dibunuh
Menurut Nofel, rapat pleno harus digelar untuk menentukan arah Partai Golkar ke depannya. Salah satunya evaluasi dan program setelah memenangkan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
"Pleno itu kan menentukan segalanya, satu, pilpres kami sudah menang, Pak Jokowi menang, itu kan harus dibahas dalam pleno mengevaluasi kinerjanya, terus program apa yang mau kita antarkan dan kita dukung programnya Pak Jokowi - Maruf Amin," kata Nofel.
Nofel mengklaim surat itu sudah diteken 189 pengurus rapat pleno yang mendesak Airlangga segera menggelar rapat pleno. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Semua Partai Merapat Saja ke Pemerintah, Biar Rakyat Jadi Oposisi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga