jpnn.com, JAKARTA - Salah satu pimpinan Forum Honorer K2 Seluruh Indonesia Nurbaiti terpantau datang ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/1). Korwil Honorer K2 Jakarta itu datang bersama sejumlah pengurus lainnya sekitar Pukul 13.00 WIB.
Kepada JPNN, Nurbaiti mengaku ingin konsultasi dengan salah seorang deputi di Kantor Staf Presiden (KSP), terkait penerimaan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus untuk honorer K2.
BACA JUGA: Jadwal Pendaftaran PPPK dari Honorer K2 Terancam Molor, Mengapa?
"Kami mau konsultasi ke KSP, terkait PP 49 Tahun 2018 tentang PPPK. Mekanismenya, prosesnya seperti apa," ucap Nurbaiti.
Selain mengenai petunjuk teknis dan mekanisme rekruitmen PPPK, pihaknya juga ingin menanyakan apa alasan pemerintah membebankan anggaran PPPK dari honorer K2 kepada pemerintah daerah.
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru Kepala BKN soal Gaji PPPK dari Honorer K2
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru Kepala BKN soal Gaji PPPK dari Honorer K2
Mengacu kesepakatan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Honor Kateori Dua Indonesia (FHK2I) baru-baru ini, kata Nurbaiti, mereka secara tegas menolak PPPK, karena dinilai tidak berkeadilan.
BACA JUGA: Beban Pemda Sudah Berat, Jangan Disuruh Bayar Gaji PPPK dari Honorer K2
Namun secara kemanusiaan, FHK2I juga tidak bisa melarang jika anggotanya yang berusia di atas 55 tahun ingin mengikuti seleksi PPPK. Makanya atas nama forum, Nurbaiti datang berkonsultasi ke KSP.
BACA JUGA: Jadwal Pendaftaran PPPK dari Honorer K2 Terancam Molor, Mengapa?
"Bicara kemanusiaan, kami tidak bisa melarang teman-teman yang usianya 55 tahun ke atas untuk mengikuti ini, kenapa tidak. Sambil mereka menunggu diangkat CPNS. Makanya hasil Rakernas ada tindaklanjut, kami sowan ke KSP menanyakan teknisnya," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahmad Subagja: Honorer K2 Jangan Takut kalau Prabowo - Sandi Kalah
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam