jpnn.com, JAKARTA - Didi Supriyadi, salah satu Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mengatakan, rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim sangat sulit direalisasikan.
"Memindahkan ibu kota itu tidak semudah mindahin rumah kontrakan. Saya pesimistis itu akan terealisasi di 2024," kata Didi kepada JPNN.com, Minggu (1/9).
BACA JUGA: RUU Pemindahan Ibu Kota tidak Boleh Sembarangan
Sikap pesimistis Didi karena melihat undang-undangnya belum dibuat. Untuk membuat undang-undang tidak cukup satu tahun.
Apalagi, masih banyak pembahasan undang-undang yang lebih penting dibanding ibu kota baru. Salah satunya revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya alias ngadat. Padahal revisi UU ASN sangat dinantikan oleh para guru honorer K2.
BACA JUGA: Seperti ini Mimpi Besar Mentan Sambut Ibu kota Baru
Belum lagi utang negara yang semakin menumpuk. Sementara untuk bangun infrastruktur butuh dana ratusan triliun.
BACA JUGA: Daftar 12 Nama Selebriti Lolos ke Senayan sebagai Anggota DPR
BACA JUGA: PNS Pusat Khawatirkan Fasilitas Pendidikan di Ibu Kota Baru? Ini Pesan Mendikbud
"Prosesnya panjang sekali. Habis undang-undang, setelah itu tender proyek, enggak cukup setahun juga," ucapnya.
Dia menduga banyak elemen masyarakat yang menolak pemindahan ibu kota. Termasuk ormas level nasional yang sesuai aturan kantor pusatnya harus berada di ibu kota negara.
Didi juga menduga rencana pemindahan ibu kota ini lama kelamaan akan tenggelam dengan isu-isu antual, antara lain kasus Papua dan Papua Barat. "Masalah Papua lebih berat dibandingkan bahas ibu kota baru yang entah kapan terealisasi," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bambang: Pangkalan Militer di Kutai Kartanegara, Istana Presiden di Penajam Paser Utara
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad