jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai ditundanya sejumlah penerbangan di beberapa bandara terjadi akibat buruknya sistem administrasi perizinan dunia penerbangan di tanah air.
Akibatnya, masyarakat yang dalam hal ini calon penumpang, kembali menjadi korban. Padahal maskapai-maskapai tersebut diyakini memiliki slot terbang dari bandara-bandara tempat asal, menuju kota-kota tujuan. Seperti City Link tujuan Medan-Halim Perdana Kusuma dan AirAsia tujuan Medan-Palembang, Selasa (6/1) lalu.
BACA JUGA: Muhtar Ependy Sembunyikan Blackberry di Kaus Kaki saat Sidang
"Slotnya ada. Tapi kan katanya terkait aturan jadwal terbang, itu minta izin lagi ke Kemenhub. Kalau proses (izin rute) lama, ini yang menjadi celah (penyelewengan, red)," katanya menjawab JPNN, Kamis (8/1).
Agus menyebut pengurusan izin telah dijadikan semacam komoditi, yang diperdagangkan. Sebab sangat dibutuhkan untuk memulai usaha. Karena itu ketika sebagian pihak menginginkan sebuah izin cepat keluar, mereka rela membayar sejumlah uang pada oknum tertentu.
BACA JUGA: Ini Penyebab Ekor Pesawat AirAsia Belum Bisa Diangkat Versi Panglima TNI
"Kalau ditanya buktinya, mungkin hanya Tuhan‬ dan oknum-oknum tersebut yang mengetahui," ujarnya.
Saat ditanya dari lembaga mana saja oknum-oknum tersebut berasal, Agus menegaskan kemungkinan dari ke dua belah pihak. Baik dari maskapai maupun pejabat yang berwenang.
BACA JUGA: Mengaku Kangen, Wiranto Temui JK
"‪Perizinan tentu melibatkan ke dua belah pihak. Karena intinya bisnis apapun kalau regulasi tidak dipenuhi, ada sanksi. Sekarang kalau diurus, terus izin tidak jadi. Pasti cari jalan pintas," katanya.
Agus yakin jika Indonesia mempunyai regulator yang kuat dan tegas, maka permainan “potong kompas” demi memeroleh izin, dapat diminimalisir.
Namun sikap tersebut beberapa waktu lalu terkesan dilegalkan oleh aparat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berwenang. Karenanya tidak heran jika AirAsia tujuan Surabaya-Singapura yang mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, berani terbang meski disebut tak memiliki izin rute terbang.
"Tentunya praktik potong kompas ini tidak gratis. Dan lagi tanpa potong kompas dengan tambahan biaya, jangan harap semua jenis izin akan keluar dengan mudah. Meskipun segala persyaratan telah dipenuhi," ujarnya.
Untuk itu Menhub menurut Agus, perlu segera melakukan pembenahan. Jika bisa dalam hitungan menit. Karena permasalahan izin rute, sebenarnya hanya masalah administrasi.
Saat ditanya bagaimana nasib penumpang yang tertunda keberangkatannya hanya karena pesawat tak memiliki izin rute terbang, Agus mengatakan dapat mengajukan gugatan.
"‪Kalau mau masyarakat bisa menuntut karena ditelantarkan," ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Liza Sako Berbohong, Hakim Tipikor Ancam Jadikan Terdakwa
Redaktur : Tim Redaksi