JAKARTA - Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika (KWK), La Ode Djeni Hasmar, mengingatkan Pemda DKI Jakarta di bawah Gubernur DKI Joko Widodo agar menerbitkan peraturan tentang penyesuaian tarif angkutan kota (angkot) yang mendukung para operatornya. Andai keputusan Pemda DKI tentang kenaikan tarif angkot pascakenaikan BBM justru memberatkan operator angkot, La Ode mengancam mengerahkan seluruh armada KWK untuk mengepung Balai Kota DKI.
"KWK memiliki 12 ribu armada angkutan kota di berbagai pelosok wilayah DKI Jakarta. Kalau Pemda DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang bakal merugikan anggota KWK, mereka siap-siap mengepung kantor Jokowi (Joko Widodo, red)," kata La Ode dalam sebuah diskusi di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (28/6).
Dikatakannya, secara riil angka kenaikan seluruh kebutuhan masyarakat di sektor angkutan publik setelah harga BBM naik ada pada kisaran 50 persen. Sementara Pemda DKI Jakarta, katanya, meminta operator angkutan kota untuk menaikan tarif angkutan maksimal 30 persen saja. "Pertanyaan anggota saya, yang 20 persen jadi urusan siapa?" ujarnya.
Politisi Golkar itu mengatakan, selama ini Pemda DKI memberikan subsidi untuk busway. Seharusnya, kata La Ode, hal serupa juga diterapkan pada angkot. "Kenapa terhadap KWK yang menghidupi sekitar 50 ribu jiwa tidak diberikan hak yang sama?" keluhnya.
Lebih lanjut dia juga membeberkan sejumlah biaya-biaya yang semestinya tidak pantas dikeluarkan oleh operator angkot. Misalnya setiap masuk terminal harus bayar retribusi, tapi setiap keluar terminal juga masih harus setor ke petugas. "Belum lagi di setiap persimpangan jalan yang ditunggui oleh petugas kepolisian dan preman, itu kan juga jadi beban kami," ungkapnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Bayar, Penghuni Rusun Diusir Paksa
Redaktur : Tim Redaksi