“Pemberlakuan larangan melintas di jalan negara serta provinsi pada awal Januari merupakan harga mati, jadi tidak ada istilah kata toleransi lagi yang melanggar pasti kena tindak,” tegas HBA. Bagi pengusaha yang berani melanggar, Pemda menyiapkan sanksi berupa denda dan pidana penjara. “Di Perda itu sudah diatur sanksinya secara tegas,” ujarnya pada wartawan, Jumat (14/12).
Disinggung apakah ada permintaan atau pengajuan dispensasi dari pihak pengusaha" Menurut orang nomor satu di Provinsi Jambi itu pada tanggal 1 Januari perda tetap diberlakukan tanpa ada tawar menawar lagi dan ini sudah harga mati karena pihak Pemda sudah lama memberi waktu.
Ke depan, pengangkutan batu bara yang dihasilkan di daerah ini harus diangkut menggunakan jalan tambang yang dibangun secara mandiri oleh perusahaan tambang. “Ini jangan dipandang sebuah upaya mengkebiri pengusaha. Tapi, ini bertujuan agar investasi berjalan baik tanpa gangguan masyarakat,” katanya.
Anggota pansus Perda Batu bara DPRD Provinsi Jambi AR Syahbandar mengatakan perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar jalan umum cenderung menggunakan fasilitas tersebut sebagai media dalam memobilisasi batubara. “Ini kan menganggu. Sangat-sangat menganggu. Pembahasan mengenai peraturan daerah tersebut kami upayakan bisa segera selesai dalam waktu dekat agar bisa menjadi pedoman bagi kabupaten/kota,” ujarnya.
Syahbandar mengemukakan perusahaan pertambangan dalam mengajukan izin pembukaan lahan tambang tentu sudah memberikan analisis dampak lalu lintas dan lingkungan. Dalam dokumen tersebut sudah ada mekanisme pembangunan jalan angkut yang digunakan untuk memobilisasi batu bara.
Menurutnya, pemprov sudah mengimbau larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara lewat SE gubernur Jambi. ”Namun, belum ada sanksinya karena baru imbauan. Penindakan yang dilakukan aparat hanya untuk kendaraan yang mengalami kelebihan tonase saja,” ujarnya. Yang terpenting, kata dia, pemerintah harus berani bertindak tegas dalam menjalankan perda itu.
“Penegak perda seperti Polisi, Dishub, dan Pol PP harus berani bertindak tegas angkutan batu bara yang bertonase lebih dan melanggar ketentuan. Kita akan melakukan pengawasan penuh terhadap pelaksanaan perda tersebut karena ini menyangkut pemeliharaan aset daerah,” ujarnya. (mui)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BUMN Tak Ambil Proyek Menengah
Redaktur : Tim Redaksi