Pengusaha Kawatir Nasibnya Seperti Hartati

JAKARTA - Kalangan pengusaha ternyata benar-benar keder dengan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus korupsi Buol dengan terdakwa pengusaha Hartati Murdaya. Vonis tersebut menghantui para investor dalam menanamkan modal di daerah. Mereka takut dijebloskan ke penjara gara-gara terjebak situasi sulit akibat inkonsistensi kebijakan dan  kesewenang-wenangan pejabat di daerah.

“Putusan pengadilan ini sama saja menghilangkan peluang kita untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit, di Jakarta, Sabtu (9/2)

Seperti diketahui Pengadilan Tipikor Jakarta awal Februari ini menjatuhkan vonis 2 tahun 8 bulan penjara bagi pengusaha Hartati Murdaya karena didakwa memberi suap kepada Bupati Buol, Sulawesi Tengah, yang sebelumnya meminta sumbangan Pemilukada.

Dalam persidangan Hartati selalu mengaku dirinya telah menjadi korban inkonsistensi kebijakan pemerintah daerah. Dia mengaku pejabat daerah mempermainkan kebijakan guna menekan dunia usaha, termasuk menekan dirinya yang sudah lebih 18 tahun membangun perkebunan kelapa sawit dan berjasa memajukan
ekonomi masyarakat Buol.

Menurut Anton, putusan Pengadilan Tipikor tersebut membuat kalangan dunia usaha berpikir dua kali untuk memutuskan berinvestasi di daerah. Mereka khawatir ketidak-pastian hukum dan tekanan dari penguasa daerah bisa menyebabkan mereka menjadi korban-korban yang berikutnya.
 
Ditambahkan, dari pengalaman dirinya dan dari pengalaman para pengusaha yang lainnya, sejak era otonomi daerah kepastian hukum menjadi tidak jelas. Kepala daerah mempunyai kewenangan yang seakan-akan tanpa batas dan mereka cenderung menjadi penguasa.

“Banyak penguasa daerah yang berbuat seenaknya, termasuk kepada pengusaha. Pengusaha dimintai ini dan itu. Tentu sebagai pengusaha susah menolak, apalagi melawan. Kami jelas kalah karena mereka punya kewenangan luas, termasuk kewenangan membolak-balik kebijakan,” tambahnya.

Kondisi seperti ini, menjadi masalah serius bagi kalangan pengusaha. Apalagi pengusaha yang sudah investasi ratusan miliar bahkan triliunan rupiah, tentu berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan investasi itu.

“Mestinya kondisi seperti ini menjadi konsideran pengadilan dalam membuat putusan. Jangan tiap kali ada kasus yang melibatkan penyelenggara negara dengan pengusaha, selalu pengusaha yang dianggap salah. Ingat, negara butuh pengusaha, karena pengusaha menciptakan lapangan kerja dan menggerakan ekonomi,” katanya.

Menurut Anton, jika melihat kronologi kasus Buol akan terlihat betul bahwa Hartati Murdaya berupaya mempertahankan investasi triliunan rupiah di perkebunan sawit. Dia menjadi korban dari ketidak-pastian hukum dan ketidak-pastian kebijakan pemerintah.

“Dalam pandangan saya, ini pengusaha ini merupakan korban dari ketidakpastian hukum. Korban kebijakan yang berubah-ubah karena pergantian kekuasaan. Tentu, kasus ini jadi pembelajaran bagi investor,” tambahnya. Saat ini ketika pengusaha tidak punya tempat untuk mengadu ketika ditekan dan dimintai uang oleh penguasa. (mid)