JAKARTA - Pengusaha Hartati Murdaya yang didakwa menyuap Bupati Buol, menghadirkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit sebagai saksi meringankan. Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/1), Anton membeber kelakuan kepala daerah yang sering meminta dana dari pengusaha karena mencalonkan lagi dalam Pemilukada.
Anton menuturkan, para pengusaha yang ingin melancarkan usahanya sering berada dalam posisi dilematis saat berhadapan dengan kepala daerah maju lagi di Pilkada. Sebab, pengusahaa sering dimintai dana demi memuluskan pencalonan incumben. “Tidak memberikan dana nantinya dibikin susah, sementara kalau memberikan dana juga bikin repot,” kata Anton.
Ditambahkannya, bernvestasi di daerah juga bukan perkara mudah. Sebab semakin terpencil sebuah daerah, hambatan yang dihadapi pengusaha pun semakin bertambah. "Makin terpencil daerahnya tingkat kesulitan pengusaha makin pelik. Bukan cuma usahanya, tapi masalah akibat pemerintah daerahnya juga," bebernya.
Di hadapan majelis hakim yang diketuai Gusrizal itu Anton juga menyinggung peliknya perizinan di daerah-daerah terpencil. Tak jarang, sebutnya, izin pemanfaatan atas lahan yang sudah dikantongi seorang pengusaha, ternyata juga diberikan ke pengusaha lainnya.
Namun ketika terjadi perselisihan antarpengusaha karena izin yang tumpang tindih, sebutnya, pemerintah daerah biasanya justru lepas tangan. "Makin terpencil daerahnya tingkat kesulitan pengusaha makin pelik. Bukan cuma usahanya, tapi masalah akibat pemerintah daerahnya juga," ungkapnya.
Kondisi itu pula yang dihadapi Hartati di Buol. Anton menyebut Hartati sebagai korban praktik otonomi daerah yang tidak ditunjang kepastian hukum. Karenanya Anton justru heran dengan Hartati yang mau berinvestasi di Buol. “Kalau saya tidak mau, sebab Buol itu daerahnya sangat terpencil. Namun Bu Hartati tenyata mau berinvestasi di sana. Itu butuh pengorbanan yang sangat besar," ucapnya.
Ditegaskannya pula, Hartati dikenal punya reputasi baik termasuk dalam menyediakan lapangan kerja. Anton mencontohkan perusahaan sepatu milik Hartati yang harusnya ditutup, namun tetap dipertahankan demi kepentingan para pekerjanya.
"Setahu saya pabrik sepatu Hartati pernah dalam kondisi harus tutup. Tapi, beliau tidak menutupnya karena memikirkan pekerja walaupun usaha itu sudah tidak menguntungkan," ungkapnya.
Seperti diketahui, Hartati didakwa memerintahkan dua anak buahnya, yakni Yani Anshori dan Gondo Sudjono agar menyuap Amran Batalipu. Tujuan suap itu agar Amran selaku Bupati Buol meloloskan pengurusan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan kebun sawit milik Hartati di Buol.(ara/jpnn)
Anton menuturkan, para pengusaha yang ingin melancarkan usahanya sering berada dalam posisi dilematis saat berhadapan dengan kepala daerah maju lagi di Pilkada. Sebab, pengusahaa sering dimintai dana demi memuluskan pencalonan incumben. “Tidak memberikan dana nantinya dibikin susah, sementara kalau memberikan dana juga bikin repot,” kata Anton.
Ditambahkannya, bernvestasi di daerah juga bukan perkara mudah. Sebab semakin terpencil sebuah daerah, hambatan yang dihadapi pengusaha pun semakin bertambah. "Makin terpencil daerahnya tingkat kesulitan pengusaha makin pelik. Bukan cuma usahanya, tapi masalah akibat pemerintah daerahnya juga," bebernya.
Di hadapan majelis hakim yang diketuai Gusrizal itu Anton juga menyinggung peliknya perizinan di daerah-daerah terpencil. Tak jarang, sebutnya, izin pemanfaatan atas lahan yang sudah dikantongi seorang pengusaha, ternyata juga diberikan ke pengusaha lainnya.
Namun ketika terjadi perselisihan antarpengusaha karena izin yang tumpang tindih, sebutnya, pemerintah daerah biasanya justru lepas tangan. "Makin terpencil daerahnya tingkat kesulitan pengusaha makin pelik. Bukan cuma usahanya, tapi masalah akibat pemerintah daerahnya juga," ungkapnya.
Kondisi itu pula yang dihadapi Hartati di Buol. Anton menyebut Hartati sebagai korban praktik otonomi daerah yang tidak ditunjang kepastian hukum. Karenanya Anton justru heran dengan Hartati yang mau berinvestasi di Buol. “Kalau saya tidak mau, sebab Buol itu daerahnya sangat terpencil. Namun Bu Hartati tenyata mau berinvestasi di sana. Itu butuh pengorbanan yang sangat besar," ucapnya.
Ditegaskannya pula, Hartati dikenal punya reputasi baik termasuk dalam menyediakan lapangan kerja. Anton mencontohkan perusahaan sepatu milik Hartati yang harusnya ditutup, namun tetap dipertahankan demi kepentingan para pekerjanya.
"Setahu saya pabrik sepatu Hartati pernah dalam kondisi harus tutup. Tapi, beliau tidak menutupnya karena memikirkan pekerja walaupun usaha itu sudah tidak menguntungkan," ungkapnya.
Seperti diketahui, Hartati didakwa memerintahkan dua anak buahnya, yakni Yani Anshori dan Gondo Sudjono agar menyuap Amran Batalipu. Tujuan suap itu agar Amran selaku Bupati Buol meloloskan pengurusan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan kebun sawit milik Hartati di Buol.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhaimin Minta Kada Proaktif Cegah PHK
Redaktur : Tim Redaksi