Pengusaha Minta BPN dan BKPM Duduk Bersama

Minggu, 17 Juni 2012 – 19:27 WIB

JAKARTA -- Penunjukkan Hendarman Supandji sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Mochammad Chatib Basri sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diharapkan bisa meningkatkan iklim investasi di Indonesia menjadi lebih kondusif. Hal ini diungkapkan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MP Tumanggor.

 “Kami menyambut baik pengangkatan pak Hendarman dan pak Basri sebagai Kepala BPN dan Kepala BKPM yang baru. Semoga di bawah kepemimpinan mereka, BPN dan BKPM bisa mengatasi berbagai permasalahan pertanahan dan investasi di Indonesia,” kata Tumanggor di Jakarta, Minggu (17/6).

Menurut dia, sinergisnya dua lembaga ini menjadi amat penting karena banyak persoalan lahan perkebunan (sawit) dan investasi yang tidak singkron dilapangan sehingga menimbulkan masalah. Tumanggor berharap BKPM dan BPN bisa duduk bersama dalam merumuskan berbagai kebijakan dan aturan-aturan di bidang pertahanan serta investasi, agar iklim berusaha lebih kondusif.

Dia menyatakan, dukungannya kepada kepala BPN yang berencana memetakan permasalahan tanah di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria. “Salah satunya adalah mengenai sengketa lahan yang kerap terjadi antara perusahaan perkebunan dan masyarakat adat,” ujarnya.

Demikian pula penyelesaian yang menurut pemerintah, tanah tersebut sebagai lahan terlantar, sedangkan pengusaha menganggap sebaliknya. Sebab kesulitan permodalan dan adanya konflik-konflik di lapangan menyebabkan pihak pengusaha belum melakukan kegiatan apapun.

Terkait konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat, Tumanggor menyayangkan kondisi saat ini, di mana perusahaan perkebunan selalu dianggap sebagai pihak yang bersalah. “Akhir-akhir ini sepertinya perusahaan perkebunan selalu dianggap sebagai penyerobot tanah dan tidak pro masyarakat. Padahal perusahaan perkebunan tersebut telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang memiliki kekuatan hukum,” ungkapnya.

Untuk menyelesaikan konflik agraria, lanjut Tumanggor diperlukan aturan pertanahan yang jelas dan tegas. Dia mencontohkan mengapa akhir-akhir ini beberapa perusahaan perkebunan Indonesia berinvestasi di benua Afrika.  Padahal, menurutnya, Indonesia masih memiliki lahan yang luas untuk dijadikan sebagai perkebunan. Menurutnya, hal ini karena iklim investasi lebih menarik di negara-negara di Afrika dibandingkan dengan di Indonesia.

"Sangat disayangkan karena di Indonesia masih banyak pengangguran sementara investasi dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat membuka banyak lapangan kerja baru. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, bagaimana peluang investasi yang begitu besar di Indonesia ini mampu menarik minat para investor di dalam negeri sendiri,” pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... LTV untuk KPR Diminta Ditunda


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler