jpnn.com, JAKARTA - Warga Aimas, Abraham Howay secara tegas menyebut Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Abud Musa'ad sengaja menggantung nasib Orang Asli Papua (OAP) di pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
Howay mengatakan hingga kini para pejabat yang telah lulus seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT) tersebut tidak dilantik tanpa alasan yang jelas.
BACA JUGA: Ridwan Rumasukun Diangkat Jadi Penjabat Gubernur Papua, FIM dan Komponen Tabi – Saireri Merespons
“Sangat disayangkan belum dilakukan pelantikan para pejabat yang telah lulus seleksi, khususnya pejabat eselon II yang nama-namanya telah diumumkan pada bulan April kemarin. Sampai hari ini, nasib mereka masih mengambang dengan ketidakjelasan. Belum tahu nasib puluhan ASN terutama pejabat OAP tersebut akan seperti apa ke depan,” ucap Howay dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5).
Menurut Howay, sesuai ketentuan nomor: 01/ PANSEL - JPTP/IX/2023, jadwal hasil seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT) di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 dilaksanakan melalui tahapan seleksi dengan berbagai persyaratan dan mekanisme yang cukup ketat dan panjang.
BACA JUGA: Dukung Paulus Waterpauw Maju Pilgub Papua, IKAL Jatim Bergerak Membentuk Sukarelawan
Sejak 24 oktober hingga pengumuman lulus seleksi semestinya selesai pada 8 Desember 2023.
Namun, kenyataan yang terjadi dengan berbagai macam alasan, maka penetapan tersebut baru dilakukan tiga (3) besar peserta hasil seleksi peserta pada tanggal 17 April 2024, lalu diumumkan pada tangal 24 april 2024.
BACA JUGA: Pemprov Papua Barat Daya Prioritaskan Program Kesejahteraan Masyarakat
Padahal kurun waktu tersebut sudah cukup lama, yakni selama 4 bulan (Desember 2023-April 2024).
“Dengan melihat tahapan-tahapan pelaksanaan di atas yang tidak sesuai jadwal, maka masyarakat Papua Barat Daya sangat menyayangkan sekaligus mempertanyakan langkah dan tindakan yang tidak arif serta bijaksana yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Musa’ad. Pj Gubernur dengan sengaja menunda-nunda pengumuman 3 besar nama peserta JPTP. Padahal dari hasil seleksi banyak ASN Orang Asli Papua memenuhi syarat dengan menduduki peringkat nomor 1,” ucap Howay.
Howay pun menyatakan penundaan pelantikan terhadap puluhan pejabat (ASN) eselon II tersebut bakal memberikan stigma negatif OAP terhadap pemerintah pusat.
Sebab, sebagai representasi pemerintah pusat, Penjabat Gubernur Musa’ad dinilai tidak serius untuk membimbing dan mengayomi OAP yang menjadi aparatur sipil negara.
“Ini bisa jadi preseden buruk juga kepada pemerintah pusat yang tidak mempedulikan harkat serta martabat ASN OAP. Pemerintah (Kemendagri) perlu mengevaluasi kinerja Pj. Gubernur Musa’ad kembali. Masih banyak pejabat OAP yang mampu dan memiliki kinerja lebih baik dari Musa’ad,” ujar Howay.
Tak jauh berbeda, pengamat politik Papua Ortisan Kambu juga menuding Penjabat Gubernur Mohammad Abud Musa'ad sengaja menunda pelantikan puluhan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah provinsi.
Padahal, ungkap Ortisan, puluhan pejabat tersebut telah memenuhi syarat namun belum juga mendapatkan kepastian pengumuman yang semestinya disampaikan Pj Gubernur Musa’ad.
"Ini kan provinsi baru, beliau waktu itu hanya melantik beberapa anggota saja. Lainnya masih dalam proper test. Semua orang yang memenuhi syarat telah ikut. Nama-nama sudah keluar untuk eselon II, III, dan IV. Seharusnya jika sudah keluar, seminggu setelahnya harus sudah dilantik,” kata dia.
Ortisan pun menilai Penjabat Gubernur tidak fokus dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah di provinsi Papua Barat Daya.
Dia bahkan menuding Penjabat Gubernur Musa’ad hanya bisa menggunakan fasilitas pemerintahan untuk pelesir ke sana dan ke mari.
"Pak Gubernur tidak pernah ada di kantor, dia tidak mau berkantor di Kantor Gubernur. Untuk apa beliau jadi penjabat kalau begitu. Beliau ini hanya jalan-jalan saja. Ini pemerintahan kerjaannya hanya jalan-jalan. Awalnya saya mendukung beliau, tetapi sekarang, tidak,” tegas Ortisan.
Ortisan pun mendesak Penjabat Gubernur untuk segera melantik pejabat eselon II, III, dan IV secara bersamaan dan tidak menunda-nunda lagi aktivitas tersebut.
Menurut dia, agenda pelantikan tersebut harus dilaksanakan sebelum penyelenggaraan pilkada.
"Harus segera melantik eselon II, III, dan IV dalam satu tahap. Jangan tunggu bulan ini khusus eselon II, bulan ini III dan seterusnya. Kalau memang tidak ingin dilantik, lebih baik enggak usah dilantik. Pilkada sebentar lagi, untuk apa kalau sudah ada Pilkada, tetapi tidak dilantik,” ujar Ortisan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari