jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto menyoroti maraknya penjahat siber lintas negara yang menjadikan Indonesia sebagai basisnya. Yang terbaru adalah kejahatan siber yang melibatkan ratusan warga negara asing (WNA) asal Tiongkok dan Taiwan yang beroperasi di sejumlah kota di Indonesia.
“Dunia kriminal kini dihiasi dengan kejahatan siber yang semakin meresahkan masyarakat,” ujar Novanto, Kamis (3/8).
BACA JUGA: Pansus Angket KPK Bertujuan Membuka Kotak Pandora Penanganan Korupsi
Ketua umum Partai Golkar itu pun mengapresiasi keberhasilan Polri mengungkap 149 WNA asal Tiongkok dan Taiwan jaringan penjahat siber yang beroperasi di Jakarta, Surabaya dan Bali. Hari ini (3/8), ke-149 WNA itu sudah dideportasi ke negara asal mereka.
Namun, Setnov -panggilan akrab Novanto- mengharapkan penegak hukum lebih proaktif mencegah masuknya penjahat siber ke Indonesia. Menurutnya, jangan sampai keramahan penduduk maupun luasnya wilayah Indonesia dimanfaatkan oleh pihak asing untuk melakukan tindak kejahatan.
BACA JUGA: Pansus Angket KPK Sudah Transparan
“Kejadian tersebut harus membuat kita semakin waspada. Saya meminta berbagai pihak, khususnya imigrasi meningkatkan pengawasan di setiap pintu masuk, baik bandara maupun pelabuhan,” pintanya.
Novanto lantas merujuk pada riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Pada 2016, pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang.
BACA JUGA: Arogansi KPK Harus Dihentikan
Selain itu, Internet Security Threat Report tahun ini merilis laporannya tentang tingkat kerawanan jaringan internet di berbagai negara. Indonesia menduduki peringkat ke-17 dalam serangan terhadap jaringan internet.
“Tingginya pengguna internet di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menggiurkan bagi berbagai pihak melakukan kejahatan siber,” sebutnya.
Karena itu, kata Novanto, DPR mendukung penuh upaya pemerintahan Jokowi - JK dalam mengamankan kedaulatan Indonesia dari kejahatan Siber. Apalagi Polri telah bertindak proaktif dengan membentuk unit khusus yang menangani kejahatan Siber.
Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) juga memiliki kedeputian bidang intelijen siber. “Ini merupakan langkah maju dalam dunia spionase kita. Kini, kejahatan siber internasional tak hanya menyasar keuntungan ekonomi, melainkan juga keuntungan politik seperti halnya yang banyak terjadi di Timur Tengah,” tuturnya.
Novanto juga mengharapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang akan beroperasi pada September 2017 nanti bisa segera tancap gas sesuai tugas dan fungsinya. “Kedaulatan Indonesia bukan hanya berada di darat, laut, maupun udara. Kita juga harus berdaulat dalam dunia siber,” tegasnya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pansus Angket KPK Tidak Boleh Melempem
Redaktur & Reporter : Antoni