jpnn.com - CIKARANG PUSAT – Partai Demokrat tampaknya sudah tidak punya taji lagi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Buktinya, penjaringan bakal calon kepala daerah yang digelar DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi sangat sepi peminat.
Hingga Senin (11/4), baru ada dua orang yang mengambil formulir dan belum mengembalikannya ke DPC. Padahal, penjaringan ini adalah pintu masuk untuk meraih tiket partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu di pilkada Kabupaten Bekasi mendatang.
BACA JUGA: Golkar Hanya Usung Satu Kandidat, Dia Adalah...
Dua orang yang mengambil formulir pendaftaran penjaringan yaitu Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli dan seseorang yang bernama Agus. Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Rohim Mintareja justru belum mengambil formulir.
Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Mustakim, mengatakan ada kemungkinan kalau waktu penjaringan bakal diperpanjang. Karena hingga kemarin belum ada yang mendaftar secara resmi.
BACA JUGA: DPD Mulai Digoyang Konflik Internal, Ini Analisis Fahri Hamzah
"Kalau nanti perlu diperpanjang ya diperpanjang (penjaringan), apa nanti mengembalikan formulir tanggal 20 April, ya lihat situasi saja. Karena kemarin kan bukanya juga terlambat," katanya, Selasa (12/4).
Kata Mustakim, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi membuka peluang untuk seluruh masyarakat. Karena penjaringan juga terbuka untuk tokoh masyarakat dari non partai. "Masyarakat Kabupaten Bekasi semua berpeluang menjadi pemimpin Kabupaten Bekasi, Partai Demokrat membuka penjaringan bupati dan wakil bupati," ujarnya.
BACA JUGA: Finalis MKK PKB Adu Kebolehan Terjemahkan Karya Al Ghazali
Penjaringan bakal calon kepala daerah, masih Mustakim, juga terbuka bagi kader Demokrat yang sudah mendaftar penjaringan di partai lain. Sekadar informasi, Munawar Fuad, seorang kader Partai Demokrat sudah mendaftar bakal calon kepala daerah melalui DPC PDIP Kabupaten Bekasi.
"Nggak ada masalah juga, nanti akan kita laporkan ke sana. Karena Demokrat kan koalisi nggak bisa sendiri, kecuali kalau ada aturan 10 persen (perolehan kursi di parlemen). Silakan saja untuk kader yang sudah mendaftar ke tempat lain boleh, kita terima juga," ungkapnya. (neo/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemdagri Minta KPU Serahkan Temuan soal Data Penduduk
Redaktur : Tim Redaksi