jpnn.com, JAKARTA - Polri telah melakukan deteksi dini terhadap tingkat kerawanan di Jakarta pascapencoblosan Pemilu 2019. Disimpulkan bahwa kerawanan di Ibu Kota meningkat karena puncak dari pemilu semuanya bertumpu di Jakarta.
Seperti, penghitungan suara, penetapan hasil pemilu hingga kemungkinan terjadinya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: Penghitungan Ulang, Kerja 28 Jam, Ketua KPPS Badannya tak Bergerak Lagi
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, proses akhir pemilu 2019 yang semuanya berada di Jakarta tentu berpengaruh besar. Apalagi, semua itu dikombinasi dengan berbagai kegiatan, penetapan hasil pemilu hingga gugatan. ”Maka Jakarta kerawanannya juga meningkat,” tuturnya.
Setelah proses itu, pada Oktober juga ada agenda pelantikan presiden dan anggota legislatif. Hal tersebut menjadi pertimbangan sebenarnya untuk menarik pasukan Brimob ke ibukota. ”Namun, jumlahnya tidak dipastikan,” jelasnya.
BACA JUGA: Berbagi Keceriaan Lewat Syukuran Pemilu 2019 bagi WNI di Selandia Baru
BACA JUGA: Sandiaga Uno Anggap Usul Andre Rosiade Tidak Etis Dibahas Saat Ini
Ada berbagai bentuk kerawanan yang diantisipasi, dari bentrok antar pendukung hingga menjalar ke skala yang lebih luas. Polri telah memperhitungkan jumlah massa dan langkah mitigasinya. ”Khususnya Polda Metro Jaya yang mempersiapkan semua itu,” terangnya.
BACA JUGA: 10 Hari Dirawat, Ketua KPPS di Situbondo Meninggal Dunia
Dia menuturkan, jumlah pasukan Brimob dari daerah yang digeser ke Jakarta tidak seperti isu yang beredar, 40 ribu personil. Jumlahnya tidak mencapai angka tersebut, sebab setiap daerah juga dilakukan antisipasi kerawanan. ”Pengamanan di daerah juga dilakukan,” paparnya.
Polri juga memiliki operasi lain yang harus dijalankan, yakni Operasi Ketupat. Karenanya, saat ini dilakukan manajemen personel yang semaksimal mungkin agar semua agenda itu bisa diamankan dengan baik. ”Jadi, agenda itu saling bersautan. Selesai satu, ada agenda lain,” tuturnya.
Setidaknya, ada lebih dari 3 ribu pasukan Brimob dari berbagai Polda yang digeser ke ibukota, seperti Maluku, Aceh, Papua dan Kalimantan. Hal tersebut merupakan bagian dari persiapan untuk mengamankan Jakarta.
Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan, pengamanan itu merupakan hal yang penting, namun juga penanganan atas berbagai keluhan dalam proses penyelenggaraan pemilu itu juga perlu ditangani dengan baik. ”Ada orang yang tidak puas itu harus dilihat, kenapa. Bila ada sesuatu tentunya harus diselesaikan,” jelasnya.
Bila sumber dari ketidakpuasan itu bisa dibuka secara terang benerang. Tentunya, tingkat kerawanan itu akan menurun.
BACA JUGA: Update Real Count KPU Pilpres 2019: Jokowi – Ma’ruf 40 Juta Suara, Prabowo – Sandi 31 Juta
”Artinya, jangan sampai ada masalah yang dibiarkan mengganjal dalam proses pemilu ini. Sehingga, ada alasan untuk membuat sesuatu yang merugikan bersama,” urainya. (idr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar Syukuran, Relawan Jokowi: Tidak Ada Lagi Pendukung 01 dan 02
Redaktur & Reporter : Soetomo