jpnn.com, JAKARTA - Para honorer K2 yang sudah lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama Februari 2019, akan menggelar aksi demo besar-besaran.
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan aksi demo terpaksa dilakukan karena 51 ribu honorer K2 yang lulus seleksi PPPK, sudah kehabisan kesabaran.
BACA JUGA: Ada Dana BOS, Gaji Guru Honorer Bisa Rp 2,8 Juta per Bulan
Titi juga menegaskan dirinya tidak mau lagi berurusan dengan PB PGRI, yang sejak awal menggiring honorer K2 agar mau ikut seleksi PPPK.
Namun, kata Titi, muncul desakan dari anggotanya agar PB PGRI ikut bertanggung jawab. PB PGRI harus turut mendesak pemerintah agar segera menerbitkan SK pengangkatan para honorer K2 yang sudah lulus PPPK itu.
BACA JUGA: Honorer K2 Desak PGRI Ikut Demo PPPK
"Saya tidak mau berurusan dengan PB PGRI. Biarkan mereka mencari jalan keluarnya dengan caranya sendiri. Namun, di tingkat bawah ada desakan agar PGRI bertanggung jawab juga. Sebagai ketum, saya hanya menyampaikan aspirasi, penyambung lidah kawan-kawan," kata Titi kepada JPNN.com, Minggu (16/2).
Dia mengaku berat untuk mengambil keputusan untuk demo. Sebab, seolah-olah dia hanya berjuang untuk mendapatkan status PPPK.
BACA JUGA: Bu Ledia Mengingatkan Guru Honorer Jangan Langsung Senang
Namun, langkah itu terpaksa diambil, demi menyelamatkan nasib 51 ribu PPPK usia kritis.
Dikatakan, jika dirinya diam, anggotanya memertanyakan komitmennya untuk berjuang mendapatkan status aparatur sipil negara (ASN).
Titi tahu, demo nanti tidak akan dilirik Presiden Joko Widodo. Namun, kalau terus diam tanpa kejelasan status, Titi malah mendapatkan hujatan.
"Saya sebenarnya tidak mau demo lagi. Saya lebih pilih jalan persuasif, tenang tapi harus ada hasil. Kalau demo kasihan teman-teman karena harus banyak berkorban lagi untuk demo. Namun kalau terus-terusan honorer K2 digantung statusnya, mau tidak mau saya ikuti kemauan teman-teman untuk demo," tuturnya.
Titi mengaku, sebelumnya masih pikir-pikir untuk demo karena menjaga perasaan honorer K2 yang belum lulus PPPK. Selain itu Titi juga masih sangat menghormati proses yang sedang berlangsung di pemerintah.
Namun semenjak rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada 20 Januari 2020, ada statement Perpres PPPK akan terbit maksimal dua pekan, itu jadi acuan mereka untuk menuntut hak honorer K2.
"Saya punya tujuan yang baik, selesaikan satu-satu masalah honorer K2 dan buat celah juga bagi yang belum diakomodir. Saya yakin kalau nantinya demo akan ada pro-kontra khususnya kepada saya. Saya menyadari saya bukan hanya milik honorer K2 yang lulus PPPK tetapi milik semua honorer K2. Dan, saya tetap akan bergerak untuk semua honorer K2," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad