jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Manpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemangkasan jabatan eselon bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih ramping.
Tujuan akhirnya adalah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan mendukung iklim investasi.
BACA JUGA: Pak Tjahjo Siap Mundur jika Pemangkasan Jabatan Eselon di KemenPAN-RB Gagal
"Penyederhanaan birokrasi karena persoalan mendasar birokrasi di Indonesia, masih adanya struktur yang sangat hierarkis sehingga menyebabkan proses pengambilan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan sangat lambat," ujar Tjahjo dalam pesan elektronik yang diterima JPNN, Rabu (30/10).
Kondisi tersebut, kata Tjahjo, mengakibatkan aparatur sulit mengambil keputusan dengan cepat. Kondisi kompetensi dan budaya aparatur negara yang belum optimal, juga menyebabkan fungsi birokrasi banyak yang tertunda.
BACA JUGA: Sudah Ada UU ASN, Pemangkasan Jabatan Eselon Tinggal Eksekusi Saja
"Karena itu, presiden lewat salah satu visi misinya menggagas perampingan birokrasi menjadi eselon 1 dan 2. Tujuannya, untuk membangun profesionalisme birokrasi. Kemudian, menciptakan akuntabilitas pemerintahan dan menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif," ucapnya.
Mantan Sekjen DPP PDIP ini meyakini, membangun sistem birokrasi yang lebih dinamis dan bukan birokrasi yang hirarkis, melahirkan fleksibilitas yang tinggi, kapabilitas yang baik, adaptasi perubahan yang cepat serta budaya yang unggul.
BACA JUGA: Pemangkasan Jabatan Eselon Berpotensi Timbulkan Kegaduhan di Birokrasi
"Birokrasi yang kapabel memang harus memiliki kemampuan berpikir dinamis ke depan untuk jangka panjang dengan berani membuat inovasi dan perubahan. Birokrasi yang dinamis juga melahirkan budaya unggul, anti korupsi, meritokrasi dan berorientasi pada kinerja," katanya.
Tjahjo lebih lanjut mengatakan, pemerintah ingin memperkuat kualitas kebijakan publik, walaupun problem birokrasi di Indonesia cenderung masih adanya ketidakmampuan membuat kebijakan yang berbasis data dan informasi serta berlaku jangka panjang.
"Untuk itu dibutuhkan perubahan yang terencana dan revlosioner. Aparatur sipil negara (ASN) harus mampu menyerap, menggerakan dan mengorganisir aspirasi masyarakat," pungkas Tjahjo Kumolo. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang