jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menduga penolakan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden muncul dari kegelisahan masyarakat. Terutama dari masyarakat yang menginginkan politik damai dan demokrasi berjalan dengan baik di Pilpres 2019.
"Sebenarnya gerakan #2019GantiPresiden itu tagline yang bisa dibilang provokatif," ujar Ramses kepada JPNN, Senin (27/8).
BACA JUGA: Please, Kalau Bisa Hadapi #2019GantiPresiden dengan Wacana
Karena itu menurut pengajar di Universitas Mercu Buana Jakarta ini, tak heran banyak pihak menolak, termasuk aparat keamanan yang tidak mengeluarkan izin bagi kegiatan deklarasi tersebut di sejumlah tempat. Misalnya di Surabaya, Minggu (26/8) kemarin.
"Kalau gerakan #2019GantiPresiden terus dibiarkan, ada peluang terjadi gesekan secara horizontal. Ingat, pergantian presiden itu melalui pemilu, bukan lewat gerakan-gerakan," katanya.
BACA JUGA: Unggah Foto Jokowi-Prabowo, Sahrul Bicara #2019gantipresiden
Lebih lanjut Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini juga menilai, masing-masing pihak seharusnya mengutamakan adu gagasan dan konsep pembangunan di Pilpres 2019. Bukan malah mengembangkan gagasan-gagasan yang tidak produktif bagi demokrasi Indonesia ke depan.
"Kampanye #2019GantiPresiden ini juga baru terjadi dalam proses pemilu kali ini. Belum pernah terjadi sebelumnya," kata Ramses.
BACA JUGA: Pilpres Bukan Ajang Adu Provokasi
Selain itu, Ramses juga menilai, banyak pihak mengganggap gerakan #2019GantiPresiden melahirkan proses pendidikan politik yang tidak sehat. Sebab yang diutamakan bukan adu konsep dan program, tapi kampanye dengan tagline yang provokatif.
"Kalau dibiarkan, berpotensi terjadi gesekan di antara para pendukung," pungkas Ramses. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenang, Jangan Takut Gerakan #2019GantiPresiden
Redaktur & Reporter : Ken Girsang