jpnn.com - JAKARTA - Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sering terdengar singkatan Plt dan Plh. Plt singkatan dari pelaksana tugas, sedangkan Plh singkatan dari pelaksana harian.
Selain itu, ada pula istilah penjabat (Pj) yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam praktiknya, istilah ini sering dipakai jika ada kekosongan sementara pada jabatan struktural pemerintahan di pusat dan daerah.
BACA JUGA: KPK, Ingat! Gubernur Nur Alam Sedang Menggugat di Praperadilan
Lantas, apa perbedaan kewenangan Plh dan Plt? Nah, untuk mengetahuinya bisa merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ada Pasal 14 ayat 1,2,4 dan 7 pada UU itu, lengkap dengan penjelasannya.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, pihaknya telah mengirimkan surat kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah perihal kewenangan Plh dan Plt dalam aspek kepegawaian.
BACA JUGA: Pak Jokowi Ke Garut, Menteri PUPR Lakukan Ini
Bima menegaskan, apabila terdapat pejabat pemerintahan yang tidak bisa melaksanakan tugas paling kurang tujuh hari kerja dan demi tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka atasan langsung pejabat tersebut menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Plh.
Menurut Bima Haria, Plh maupun Plt sama sekali tidak berwenang memutuskan atau mengambil tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
BACA JUGA: KASN Klaim Makin Dipercaya Masyarakat
"Pelaksana harian dan pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian kepegawaian," ujar Bima.
Di luar hal itu, lanjutnya, Plh dan Plt boleh mengambil sejumlah keputusan. Yang pertama adalah menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja.
Kedua, menetapkan kenaikan gaji berkala. Ketiga, menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara (CLTN).
Keempat, menetapkan surat penugasan pegawai. Kelima, Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar-instansi.
“Keenam, memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi administrasi, dan izin tidak masuk kerja, sebutnya.
Bima dalam suratnya juga menegaskan, PNS yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya. "Penunjukan PNS sebagai Plh atau Plt tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan surat perintah dari pejabat pemerintahan yang memberikan mandat," tegas Bima.
Selain itu ia juga mengatakan, Plh dan Plt bukanlah jabatan definitif. Oleh karena itu, keduanya tidak diberi tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan.
Selain itu, pengangkatan sebagai Plh atau Plt tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.
Kepala BKN menambahkan, PNS atau pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai Plh atau Plt dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
Kemudian, dalam menetapkan suatu keputusan atau tindakan, Plh dan Plt harus menyebutkan atas nama pejabat pemerintahan yang memberi mereka mandat. Kesimpulannya, Plh melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Sedangkan Plt melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
Nah, sekarang, coba pilah masuk kategori berhalangan yang mana keadaan pejabat definitif berikut: cuti lebaran, menunaikan ibadah haji, kunjungan ke daerah, mengikuti sekolah pimpinan, atau dirawat di rumah sakit?(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menyingkap Keeksotisan Pulau Buru, Kemenpar Geber Festival Bupolo
Redaktur : Tim Redaksi