jpnn.com - JAKARTA – Program pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) sangat penting untuk pembangunan. Sebab penyediaan listrik menjadi kunci untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan elektrifikasi.
Pemerintah menargetkan Indonesia sebagai tujuan investasi. Karena itu, pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur, deregulasi, dan sumber daya manusia guna meningkatkan daya saing. Pembangunan infrastruktur seperti bendungan, irigasi, jalan, pelabuhan, dan bandara dilakukan untuk mengurangi biaya produksi, logistik untuk mampu bersaing. Namun, pembangunan tersebut harus diikuti dengan penyediaan listrik.
BACA JUGA: BP3TKI Palembang Gandeng Bank BRI dan PPTKIS
Demikian juga dengan peningkatan investasi swasta, termasuk UKM, yang membutuhkan prasarana listrik sebagai penunjang usahanya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada tingkat elektrifikasi.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Implementasi Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW" yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Kepresidenan RI di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/5).
BACA JUGA: Tenang, Stok Gula Aman sampai Lebaran
Diskusi terbatas bersama perwakilan media ini menghadirkan narasumber yakni Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman serta Franciscus Welirang dari Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI).
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan investor, pengusaha UKM, dan masyarakat, dalam hal ini termasuk penyediaan listrik. Karena itu, menurut Teten, pemerintah akan terus memonitor perkembangan pembangunan dan distribusi listrik di seluruh wilayah Indonesia.
BACA JUGA: Tenang, Stok Gula Aman sampai Lebaran
Teten menjelaskan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap listrik di seluruh daerah di Indonesia, pemerintah menargetkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dari 88 persen di tahun 2015 menjadi 97 persen di akhir tahun 2019,” .
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, mengungkapkan bahwa dalam program 35.000 MW, Kementerian ESDM juga meluncurkan Program Indonesia Terang (PIT). Program tersebut dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional di tahun 2019.
Menurut Jaman, PIT menjadi bagian dari target pemerintah menyediakan akses penerangan bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan pendekatan khusus, yaitu daerah-daerah terluar dan terisolasi.
“Program Indonesia Terang adalah bagian dari terobosan kebijakan dan peningkatan kapasitas, program ini harus segera diselesaikan untuk memenuhi target rasio elektrifikasi Indonesia,” tegas Jarman.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas pembangkit listrik terpasang sampai akhir 2015 sebesar 55.528,8MW. Angka ini sudah meningkat sebesar 2.496,8 MW sejak Oktober 2014.
Saat proyek ketenagalistrikan ini terpenuhi, Indonesia akan memiliki pembangkit listrik terpasang sebesar kurang lebih 90.000MW. Hal ini tentu tidak hanya menghindarkan desa atau kota dari pemadaman listrik bergilir, tetapi juga meningkatkan produktivitas sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan bahwa saat ini sudah hampir 50 persen proyek pembangunan sedang berjalan.
“Kami optimistis target pembangunan pembangkit listrik ini akan tercapai pada akhir 2019,” ujar Sofyan.
Sofyan menambahkan selain pembangkit, PLN juga membangun transmisi dan Gardu Induk, hingga April 2016 ini sebanyak 2.368 kms transmisi dan 7.295 MVA Gardu Induk telah berhasil dibangun.
Demi kesuksesan program 35.000 MW ini, Sofyan juga turut mengajak agar masyarakat kooperatif dan mendukung rencana serta mengawasi pembangunan ketenagalistrikan Tanah Air.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Strategi Pos Indonesia Raup Rp 80 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi