jpnn.com, JAKARTA - Dalam upaya melakukan restorasi dan konservasi lahan gambut, dibutuhkan sebuah peta dengan akurasi tinggi yang bisa dijadikan acuan bersama para pemangku kepentingan yang terlibat.
Hal ini disampaikan Pembina Yayasan Dr. Sjahrir Kartini Sjahrir.
BACA JUGA: Penyelesaian Peta Gambut Skala Besar Masih Dalam Proses
"Salah satu instrument penting dalam mendukung pengelolaan gambut adalah tersedianya peta gambut yang akurat. Karena itu, hari ini kita diskusikan bersama,” ujarnya saat membuka acara diskusi bertema Pemetaan Gambut untuk Konservasi & Restorasi di Hotel Akmani, Jakarta, Selasa (31/10).
Indonesia memiliki lahan gambut tropis yang luas. Lahan gambut tersebut bisa menyusut atau bahkan hilang. Karena itu, pemantauan lahan gambut secara periodik sangat diperlukan.
Penyebab umum penyusutan lahan gambut di Indonesia, adalah pemanfaatan lahan gambut yang dikelola secara intensif tanpa mempertimbangan kaidah konservasi tanah dan air.
Padahal pengelolaan lahan gambut yang tepat merupakan salah satu upaya dalam memenuhi target penurunan emisi karbon.
Mengenai peta gambut di Indonesia, menurut catatan Kazuyo Hirose,dari Japan Space System, sejak 1970 an sampai 2011, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, sejumlah lembaga dan perguruan tinggi telah membuat peta gambut skala lokal dan national.
Namun laporan hasilnya menunjukkan perbedaan, dengan rentang selisih antara 13,5-26,5 juta hektar.
Namun, menurut World Resources Institut (WRI Indonesia) semua peta gambut yang tersedia di Indonesia masih dalam skala kecil, sehingga belum bisa menjawab permasalahan pengelolaan gambut dan restorasi di tingkat tapak.
Menurut Deputi I bidang Perencanaan dan Kerjasama Badan Restorasi Gambut (BRG), Dr.Budi Satyawan Wardjama, BRG yang dibentuk pemerintah 2016 dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan.
Awalnya bekerja menggunakan data peta yang ada yang belum terupdate dan kurang memadai.
“Ada 14 peta dan semua beda-beda, untungnya ada wali data peta tanah dan peta lahan gambut Balitbangtang Kementan. Tapi sayangnya data terakhir tahun 2011 dan belum terupdate,” ungkap Budi.
Budi menjelaskan, dari peta indikatif yang ada dari KLHK (skala 1:250.000), BRG melakukan inventarisasi dan pemetaan ekosistem gambut, kemudian melakukan pemetaan skala besar dan melakukan identifikasi kondisi hidrotopografis, kerusakan gambut dan tutupan, serta sosio-ekonomis.
BRG menggunakan teknologi LiDAR (Light Detection Ranging) yang bisa menghasilkan peta skala besar hingga 1: 2.500, dan mendapatkan detail kondisi yang bisa ditampilkan dengan pemodelan tiga dimensi.
Pemerintah juga menyadari pentingnya peta yang lebih akurat, dan bisa digunakan sebagai acuan bersama dalam menentukan sebuah kebijakan. Karena itu, tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000.
Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
Dalam aturan ini, pemerintah menargetkan penyelesaian peta-peta tematik bertahap sesuai rencana aksi percepatan kebijakan satu peta sampai 2019. Kebijakan satu peta bertujuan antara lain, memudahkan penyelesaian konflik, sampai tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik di Badan Informasi Geospasial (BIG) Nurwadjedi mengatakan BIG sudah menyelesaikan integrasi 63 peta di Kalimantan, dan target kerja BIG hingga akhir 2017 ini adalah integrasi data 82 peta di Pulau Sumatera, 81 Peta di Pulau Sulawesi, dan 79 peta tematik di Pulau Bali dan Nusa Tenggara.
“Kalau sekarang masih 1: 50.000, kedepan kita juga sudah merancang peta skala 1:5000,” ungkap Nurwadjedi.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy