jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat Sabilar Rosyad menilai aksi massa jelang Pilpres 2019 rawan ditunggangi pihak-pihak di luar kelompok buruh.
Karena itu, Sabilar mendukung Polri untuk menegakkan undang-undang dalam mengatasi potensi konflik di masyarakat.
BACA JUGA: Ini Bukti Presiden Jokowi Sibuk Kerja, tak Berpikir Politis
“Ini tahun politik, risiko terlalu besar kalau ada kumpulan massa besar, takut ada yang menunggangi. Misalnya, kumpulnya di Monas, tahu-tahu di Ancol ada letupan. Sebaiknya, tak perlu kumpul-kumpul massa besar dalam tahun-tahun politik ini," kata Sabilar dalam keterangan yang diterima, Rabu (23/5).
Kalaupun ada persoalan hukum yang berjalan saat ini, dia mengimbau masyarakat tunduk kepada undang-undang yang berlaku. Sehingga tahun politik ini bisa berjalan mulus.
BACA JUGA: Massa Buruh di Depan Istana Kepresidenan Berangsur Bubar
Di samping itu, Sabilar juga mengingatkan kepolisian untuk bertindak cepat memproses kasus hukum agar kepercayaan masyarakat terpenuhi.
“Siapa lagi kami percayakan kalau bukan ke penegak hukum?" tambahnya.
BACA JUGA: Top, Massa Buruh di Depan Istana Bubar dengan Tertib
Menurut Sabilar, kaum buruh adalah masyarakat yang taat kepada hukum, dan selalu mendukung aparat kepolisian dalam menegakkan hukum, serta memberantas kejahatan.
Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang menuding buruh Indonesia sering bikin kisruh atau keributan dengan aksi-aksi massa yang besar, menurut dia, hal itu tidaklah tepat. “Kami buruh enggak pernah melawan pemerintah,” tuturnya.
Dia pun memastikan, buruh Indonesia tidak akan memberikan reaksi berlebihan dalam proses-proses politik mendatang. Hal itu untuk menghindari gesekan sosial yang tak berguna bagi Indonesia.
“Kalau polisi sudah menangani proses hukumnya, pasti tidak ada demo. Pasti, kalau sudah ditangani, saya yakin tidak akan demo,” tandas Sabilar. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Pemerintah Usung Semangat Kolonialisme
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga