jpnn.com, JAKARTA - Tidak semua guru honorer terutama K2 tertarik dengan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Mandiri.
Banyak di antaranya yang pasrah tidak memiliki sertifikat pendidik (serdik). Pertimbangannya selain mahal, usia mereka tidak muda lagi.
BACA JUGA: Setiap Hari Bekal Rp 5 Ribu, Guru Honorer Ini ke Sekolah Menumpang Truk Tebu
"Rugi ah ikut PPG Prajabatan Mandiri. Enggak apa-apa enggak dapat tunjangan profesi guru daripada harus bayar dan tes lagi. Lagipula kami enggak bisa menikmati itu lama," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono kepada JPNN.com, Rabu (9/10).
Dia menyebutkan, program PPG Prajabatan Mandiri ramai di kalangan guru honorer. Namun, banyak yang berat hati karena harus membayar Rp 7,5 juta sampai Rp 9,5 juta per semester. Ada yang ingin ikut, tidak sedikit pula pikir-pikir.
BACA JUGA: Kabar Ada Honorer K2 Sudah Terima SK PPPK Bikin Heboh
"Kalau dihitung-hitung ya mana kuat guru honorer K2 bayar pelatihan itu. Bukankah honorer itu salah satu pengangguran tidak kentara artinya ekonomi bekerja tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhanya. Lah ini malaha suruh bayar. Jelas ini melanggar UUD 45, karena honorer itu katagori fakir miskin sehingga layak diperhatikan negara," bebernya.
Jika tujuan pemerintah ingin meningkatkan kualitas guru, lanjut Eko, mengapa honorer harus dimintai bayaran juga. Kenapa tidak pemerintah subsidi guru honorer untuk ikut PPG prajabatan mandiri.
BACA JUGA: Kepala BKN: Sebetulnya Honorer K2 Ini Kompetensinya Parah
"Sudah mengabdi malah disuruh jadi jongos. Pantesan adik adik mahasiswa itu demo karena melihat situasi di masyarakat yang kesejahteraannya makin timpang," cetusnya.
"Kalau saya, daripada bayar PPG mending buat usaha kecil-kecilan saja. Kami juga berharap pemerintah bisa memberikan subsidi terutama khusus guru honorer K2," sambung Eko. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad