jpnn.com, JAKARTA - Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan jabatan eselon III dan IV dengan robot pintar atau artificial intelligence (AI) mengundang reaksi honorer K2. Wacana tersebut dinilai mematikan peluang honorer K2.
“Serem amat diganti robot. Honorer kan banyak banget, ngapain pakai robot,” kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Nur Baitih kepada JPNN.com, Jumat (29/11).
BACA JUGA: Respons ADKASI terkait Revisi UU ASN dan Nasib Honorer K2
Menurut Nur, ide tersebut kedengarannya sangat aneh dan janggal. Mengingat honorer K2 masih ada. Belum lagi honorer, PTT, dan lainnya yang sampai saat ini masih aktif bekerja.
"Rencana pemangkasan eselon III dan IV enggak apa-apalah. Mungkin untuk efisiensi tetapi kalau digantinya sama robot jauh dari pemikiran nalar saya dan teman-teman honorer," terangnya.
BACA JUGA: Selamat Pagi Honorer K2, Ada Kabar Baik dari Senayan nih, Sungguh
Nur menambahkan, pembuatan robot butuh biaya besar, mendingan uangnya dialihkan ke honorer yang sudah lama mengabdi. "Tadinya kami sempat GR (gede rasa) sih. Kami kira pengganti eselon III dan IV, jangan-jangan mau diisi buat pengangkatan honorer. Eehhh, ternyata enggak bener juga," ujarnya.
"Kan kami pikir honorer diangkat PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) terus mengisi eselon III dan IV. Ternyata salah, meleset jauh lagi," sambungnya.
BACA JUGA: Hari Guru Nasional 2019: Simak nih Curhat 2 Pimpinan Honorer K2
Kalau sampai wacana itu benar direalisasikan, Nur mengatakan, pemerintah memang tidak menghargai honorer sama sekali.
Saat meresmikan Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 di Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11), Jokowi mengaku sudah memerintahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk menggantikan jabatan eselon III dan IV dengan robot pintar atau AI.
Dia yakin artificial intelligence bisa mempercepat kerja dan penanganan masalah. Selama ini, keberadaan eselon III dan IV justru membuat pelayanan birokrasi berbelit-belit.
"Kalau diganti aritificial inteligence birokrasi kita lebih cepat, saya yakin itu. Tetapi sekali lagi, ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," tegas Jokowi.(esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad