jpnn.com, JAKARTA - Penulis Buku Hitam Prabowo Subianto, Azwar Furgudyama menyatakan dirinya dulu mendukung Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode karena tak ingin pelanggar hak asasi manusia (HAM) berkuasa.
Menurut dia, tak ada yang bisa membantah Prabowo Subianto keterlibatan dalam kasus penculikan di era 98 seperti yang tertuang dalam salinan surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
BACA JUGA: Istana Bantah Isu Jokowi Minta Bertemu Megawati
"Publik harus tahu bahwa Prabowo Subianto secara faktual dan tidak bisa dibantah oleh sejarah di negara ini adalah orang satu-satunya petinggi militer pada 1998 yang dipecat dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira," jelas Azwar dalam sebuah acara bedah Buku Hitam Prabowo Subianto: Catatan Kelam Reformasi 98 dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, di Kompleks Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (22/1).
Menurut Azwar, buku bukan bermaksud untuk kampanye hitam kepada sosok tertentu. Namun, ini merupakan fakta sejarah yang belum terungkap dan diselesaikan. Dia mengaku tidak ingin Indonesia memiliki pemimpin yang memiliki sejarah kelam masa lalu.
BACA JUGA: Tanggapi Cuitan Akun Kemenhan Pakai Tagar Prabowo-Gibran, Anies: Kita Tunggu Kena Sanksi
Azwar mengakui pada Pemilu 2014 dan 2019, dirinya mendukung Jokowi. Tujuan dukungan tersebut agar mengalahkan Prabowo sebagai pelanggar HAM yang menculik kawan-kawannya pada 98.
Selain itu, Azwar menilai Prabowo merupakan ancaman terbesar demokrasi Indonesia untuk masa depan. Khususnya untuk pengusaha nonpribumi.
BACA JUGA: Terima Dukungan Petani Bawang Merah di Brebes, TKN: Prabowo-Gibran Berkomitmen Soal Pertanian
"Kita semua bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa ini dari kepeminpinan yang otoriter dan feodal sebagai warisan orde baru. Apalagi pada hari ini, wakilnya pelanggar konstitusi atau etik," kata Azwar.
Sementara itu, Sarah Azmi dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Sumatera Barat (PBHI) menjelaskan pihaknya sangat peduli pada isu HAM.
Sarah mengatakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Sumatera Barat dipicu oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tidak mempertimbangkan kemanusiaan dan HAM.
Bahkan, kata Sarah, sejauh ini negara seolah-olah membiarkan pelaku pelanggar HAM.
"Kami mengajak kepada generasi muda agar sama-sama mengawal kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan pelanggaran HAM pada hari ini," jelas Sarah. (tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mau Kawal Reformasi, Alumni Perguruan Tinggi & Akademisi Beramai-ramai Dukung Prabowo-Gibran
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga