JAKARTA — Pemerintah tampaknya harus kembali memendam rencananya untuk melakukan program pembatasan BBM subsidiSelain karena faktor ketidaksiapan infrastruktur, kajian pembatasan BBM tampaknya lebih menyarankan agar rencana ini ditunda terlebih dahulu
BACA JUGA: Pemerintah Waspadai Naiknya Harga Minyak Dunia
Semula dari 1 Januari 2011, pemerintah berencana menjalankan program ini pada 1 April mendatang.‘’Potensi untuk ditunda memang lebih besar, apalagi melihat situasi yang seperti ini (harga minyak dunia tidak stabil,’’ kata Menteri koordinator bidang perekonomian Hatta Rajasa pada wartawan di Jakarta, Kamis (3/3).
Hatta mengatakan melonjaknya harga minyak dunia akhir-akhir ini, disebabkan banyak faktor
BACA JUGA: Krisis di Merak Bisa Berdampak Sistemik
Penundaan BBM subsidi dinilai sebagai opsi terbaik agar pemerintah bisa semakin meningkatkan kesiapan infrastruktur.‘’Dari semua itu kita beranggapan lebih siap lebih bagus, sehingga penundaan itu sebuah opsi
BACA JUGA: Kekurangan Pesawat, Polisi Gandeng Lion Air
Nanti tim juga akan melaporkan setelah itu nanti akan dibahas oleh ESDM bersama dengan Komisi VII DPR RI,’’ jelas Hatta.Pemerintah kata Hatta, memang sangat berhati-hati dengan rencana kebijakan pembatasan BBM subsidi iniKarena dikhawatirkan bisa berpengaruh pada tidak terkendalinya angka inflasiNamun pemerintah belum memastikan, apakah perlu menambah anggaran subsidi bila pembatasan tidak jadi diberlakukan.
‘’Masih terlalu pagi kalau saya bicara ituSaya juga tidak mau mendahului keputusan dewan karena harus dibahas juga dengan MenkeuWalaupun ada perubahan, itukan akan dilakukan pada semester ke duaSekarang inikan baru MaretJadi nanti semua asumsi-asumsi itu kita catat dan nanti dibahas lagi bersama DPR,’’ kata Hatta.
Sementara itu, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan, kajian pembatasan BBM subsidi sebenarnya masih sedang berjalanNamun bila pembatasan BBM akhirnya harus ditunda, maka keputusan tersebut dinilai yang terbaikNantinya bila waktu sudah memungkinkan, maka pembatasan BBM subsidi kembali harus dilaksanakan segera.
‘’Ini kembali pertimbangan masalah waktunya yang tepat, karena kita melihat juga kecendrungan inflasi seperti apaBagaimanapun pengaturan ini perlu karena kita tidak bisa terus memberikan subsidiKita jangan biarkan subsidi diberikan kepada mereka yang tidak berhakItu sama saja dengan mengambil hak Dhuafa,’’ tegas Darwin.
Sebelumnya, pemerintah optimis dengan berlakunya pembatasan BBM subsidi mampu menghasilkan penghematan hingga 9 juta KLSebagai gambaran, total kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar 38,59 juta KLBila penghematan 9 juta KL berarti sekitar 23,3 persen dari total kuota.
Adapun nilai subsidi BBM pada 2011, termasuk untuk LPG 3 kilogram dan bahan bakar nabati (BBN), dianggarkan sebesar Rp 95,9 triliunMaka, jika dihitung secara kasar, potensi penghematan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 9 juta KL tersebut sama dengan penghematan anggaran subsidi sekitar Rp 22,3 triliunAdapun sebelumnya, pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menyebut potensi penghematan mencapai 7 juta KL atau setara Rp 10,6 triliun.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda Diminta Sediakan Lahan
Redaktur : Tim Redaksi