jpnn.com - SANGGAU- Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bermasalah. Hal itu terjadi karena perbedaan data yang dijadikan objek penentuan penerima.
“Pendataan bukan dari kita. Kita hanya menerima jadi. Penentuan itu tetap dari basis data, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Dari BPS dikirim ke TNP2K yang kemudian diaudit mereka datanya. Setelah itu baru disalurkan ke masing-masing penggunanya,” kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sanggau Jamilah.
BACA JUGA: Cari Masukan, Ketua Ikatan Alumni UI Sambangi Dua Menko
Pemkab Sanggau, kata Jamilah, hanya diberikan tugas memverifikasi data.
“Kita dikasih kuota 61.944 jiwa untuk Penerima Bantuan Iuran Siswa (PBIS) di Sanggau. Dari data itulah, ditentukan berapa penerima KIS dan KKS. Data ini pun belum valid semua. Karena penerima ini ada yang belum punya KK (Kartu Keluarga) dan belum punya NIK (Nomor Induk Kependudukan),” jelas Jamilah.
BACA JUGA: Curiga UNP Hanya Dijadikan Proyek
Kepala Kantor Pos Cabang Sanggau, Doni Meilana mengaku membagikan KIS. Sementara KIP dibagikan langsung oleh Dinas Pendidikan.
“Untuk KKS kita hanya penyaluran dananya. Besarannya Rp 300 ribu per bulan. Untuk penyalurannya, setelah kita mendapat perintah dari pusat. Selanjutnya kita berkoordinasi dengan pemkab, meminta bantuan penyalurannya. Nanti pembayarannya bisa dilakukan di kantor pos di kecamatan,” ungkap Doni.
BACA JUGA: Mahasiswa yang Ingin Dapat Beasiswa Luar Negeri, Silakan Klik Ini...
Semua data KIS bersumber dari BPJS dan KKS bersumber dari BPS. Penyaluran untuk daerah yang jauh dengan cara jemput bola. Misalnya di Suruh Sembawang.
“Kita yang langsung ke sana atas permintaan dari camat atau kepala desa,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sanggau, Willibrodus Welly mengakui, KIP belum bisa dibagikan kepada siswa. Pemicunya terkait pendataan.
“Ini menyuruh kami di Dinas Pendidikan pusing kepala dibuatnya. Data awalnya itukan dari Dinas Sosial dengan BPS, kemudian langsung dikirim ke sekolah-sekolah,” katanya.
“Tapi tidak bisa dibagikan pihak sekolah, karena merasa tidak tepat sasaran. Seharusnya ada anak yang dapat, malah tidak dapat. Seharusnya ada yang tidak dapat, malah dapat. Ini kan tidak tepat sasaran, disuruh diperbaiki,” tegas Welly. (rk/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Peserta Ikut UNP karena Akmil-Akpol
Redaktur : Tim Redaksi