jpnn.com - jpnn.com - Suasana jelang Pilkada Serentak pada Februari 2017 nanti membuat Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melontarkan pernyataan tegas terkait penyaluran beras sejahtera (Rastra).
Dia meminta, penyaluran hak penerima manfaat keluarga yang belum sejahtera itu, tidak dipolitisasi oleh Bupati dan Wali Kota.
BACA JUGA: Mensos: Predator Anak di Sorong Layak Dihukum Mati
"Saya bisa memahami ini menjelang pilkada, tapi tolong ini tetap dijaga bagaimana distribusinya bisa disegerakan dan hindarkan dari kemungkinan politisasi. Ini penting disegerakan karena kebutuhan pangan masyarakat tidak bisa ditunda," kata Mensos, dalam rilis resminya Minggu (15/1).
Mensos mengatakan sesuai arahan Presiden tentang percepatan pelaksanaan seluruh program termasuk percepatan distribusi bansos dan subsidi maka untuk rastra juga harus segera didistribusikan.
BACA JUGA: Pembawa Pesan Perdamaian Dunia Dapat Support Mensos
"Bantuan sosial rastra ini harus segera disalurkan karena salah satu target rastra adalah tepat waktu sampai di tangan penerima manfaat," tambahnya.
Khofifah mengatakan untuk 2017 penyaluran rastra telah dimulai di Aceh Tengah, kemudian hari ini dilaksanakan di Pidie Jaya. Untuk itu ia berharap kepada para Bupati dan Walikota se-Indonesia mempercepat penyerahan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Bulog sehingga pada pekan keempat bulan Januari rastra sudah terdistribusi seluruh Indonesia.
"Sebetulnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 sudah terbit sejak Desember lalu dan anggaran sudah cair pada pekan pertama Januari 20017, sehingga tidak ada alasan untuk tidak segera mendistribusikan," ujar Khofifah. (dkk/jpnn)
BACA JUGA: Ke Bima Lagi, Mensos Pastikan Korban Banjir Disantuni
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jumlah Penerima PKH Melonjak Lagi
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad