jpnn.com - SAMARINDA – Kelompok bersenjata Al Habsyi yang menyandera tujuh ABK TB Charles memberi deadline pada pemerintah Indonesia. Jaringan Abu Sayyaf itu meminta uang tebusan diberikan dalam 15 hari ke depan.
Jumlah tuntutan yang diminta pun menurun. Awalnya mereka menuntut tebusan 250 juta peso atau setara Rp 69,7 miliar. Kini tuntutan menurun menjadi 150 juta peso (41,7 miliar).
BACA JUGA: Tegur Pemuda Mabuk, Leher Kakek Ditebas Sampai Nyaris Putus
Informasi tersebut didapat Kaltim Post saat menghubungi perwakilan Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Samarinda yang hadir di Jakarta.
Perwakilan PPI itu bersama keluarga korban sandera mendatangi Kantor Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI di Jakarta, Senin (1/8).
BACA JUGA: Malu Nih Yee, PNS Digerebek saat Ihik-ihik Dengan Istri Orang
“Sudah 43 hari ABK disandera, tapi belum ada kejelasan dan pemerintah terkesan tertutup informasi,” ujar Andri Sanusi, Ketua PPI pusat.
Amrullah, juru bicara keluarga korban yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, penyandera menghubungi melalui pesan singkat kepada Dian Megawati Ahmad, istri Ismail yang merupakan salah satu sandera.
BACA JUGA: ORANG HILANG! Jika Lihat Siswi Cantik Ini Silakan Hubungi di Sini
Selain memberi tenggat waktu dan besaran nominal tebusan, penyandera mengabarkan bahwa salah satu sandera sempat sakit karena menderita luka di kaki. “Informasi dari Kemenlu terkadang tidak sinkron dengan kabar yang diperoleh keluarga, langsung dari penyandera,” ucap dia.
Amrullah berharap pemerintah bisa cepat menanggapi kasus ini. Penetapan 15 hari terhitung sejak awal Agustus.
Di sisi lain, Dian mengatakan, dari komunikasi terakhir dengan penyandera, empat korban diketahui dalam kondisi sehat. Sayang, dia tidak tahu pasti kondisi terakhir tiga sandera lainnya.
“Tetapi penyandera menjamin mereka masih hidup,” ucap dia. Informasi terakhir, empat ABK berada di Pulau Sulu, Filipina Selatan. Namun, para sandera masih sering dibawa berpindah-pindah.
Terpisah, Humas PT Rusianto Bersaudara Taufik Rahman menyampaikan, pihak perusahaan telah menyerahkan upaya pembebasan kepada pemerintah. “Kami masih menunggu keputusan pemerintah,” tambahnya. (dra/dq/ndy/k9)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sejumlah Oknum Kades Mesum, Bupati Ini Pusing Tujuh Keliling
Redaktur : Tim Redaksi