JAKARTA - Pemilu 2014 memang akan dilangsungkan setahun lagi. Tetapi, konflik antara KPU, Bawaslu dan partai politik terus bermunculan.
Menanggapi hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), M Afifudin khawatir ketegangan tersebut akan menganggu proses pelaksanaan pemilu. Apalagi, KPU telah beberapa kali mengubah tahapan pemilu.
"KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah melakukan empat kali perubahan tahapan pemilu," kata Afif dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).
Afif menambahkan, beberapa kebijakan KPU juga ada yang diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Melihat kondisi ini, JPPR menuntut komisi pimpinan Husni Kamil Malik itu untuk bekerja dengan lebih serius dan profesional.
Tuntutan serupa juga disampaikan ke Bawaslu RI. Lembaga pengawa pemilu itu diminta untuk aktif mencegah potensi pelanggaran dalam tiap tahapan pemilu.
Afif menegaskan, organisasinya akan ikut mengawasi pelaksanaan pemilu 2014. JPPR akan memanfaatkan 38 lembaga anggotanya untuk melakukan monitoring. JPPR juga mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi proses pemilu.
"Masyarakat harus aktif mengawasi. Semakin masif pengawasan, akan semakin mempersempit kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan semua pihak," ujar Afif. (dil/jpnn)
Menanggapi hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), M Afifudin khawatir ketegangan tersebut akan menganggu proses pelaksanaan pemilu. Apalagi, KPU telah beberapa kali mengubah tahapan pemilu.
"KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah melakukan empat kali perubahan tahapan pemilu," kata Afif dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).
Afif menambahkan, beberapa kebijakan KPU juga ada yang diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Melihat kondisi ini, JPPR menuntut komisi pimpinan Husni Kamil Malik itu untuk bekerja dengan lebih serius dan profesional.
Tuntutan serupa juga disampaikan ke Bawaslu RI. Lembaga pengawa pemilu itu diminta untuk aktif mencegah potensi pelanggaran dalam tiap tahapan pemilu.
Afif menegaskan, organisasinya akan ikut mengawasi pelaksanaan pemilu 2014. JPPR akan memanfaatkan 38 lembaga anggotanya untuk melakukan monitoring. JPPR juga mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi proses pemilu.
"Masyarakat harus aktif mengawasi. Semakin masif pengawasan, akan semakin mempersempit kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan semua pihak," ujar Afif. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Raffi Ahmad Ngadu ke Komnas HAM
Redaktur : Tim Redaksi