jpnn.com, JAKARTA - Pengumuman pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 yang diputuskan oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi berbuntut panjang.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus menilai dana haji yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tidak jelas larinya ke mana.
BACA JUGA: Arab Saudi Masih Tertutup untuk Penerbangan Internasional, Mungkin Tahun Ini Tak Ada Haji
"Saya rasa Pak Menteri kemarin putuskan pembatalan haji dengan tergesa-gesa. Tidak ada pembicaraan jelas Dana Haji bagaimana. Ini kan APBN, masa larinya tidak jelas ke mana" ungkap Ihsan Yunus kepada wartawan Senin (15/6).
Politikus PDI Perjuangan ini juga menjelaskan bahwa proses persiapan keberangkatan haji sudah menggunakan APBN, dan Menag Fachrul harus melaporkan penggunaannya.
BACA JUGA: Malaysia Akhirnya Ikuti Keputusan Indonesia soal Ibadah Haji 2020
"Proses persiapan selama setahun kan sudah berjalan. Tahun lalu Pak Menag jelaskan persiapan haji bagaimana, anggarannya bagaimana. DPR sudah oke kok. Ketika diputuskan dibatalkan, terus APBN yang udah dipakai berapa kan harus jelas," ujar Ihsan.
Dia menegaskan sampai sekarang ketidakjelasan ini yang membuat bingung masyarakat.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jenderal Pramono Minta Maaf, Jangan Pinjamkan Dana ke Garuda, RUU HIP
"Untuk itu saya minta Menag punya iktikad baik untuk berikan penjelasan. Kami ini juga jagain nama baik Pak Menteri," kata dia.
Ihsan juga menyebut bahwa dalam waktu dekat Komisi VIII DPR akan menunggu penjelasan dari Menag Fachrul.
"Jika Menag beriktikad baik kami sangat terbuka. Biar terang semua," pungkasnya (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy