Menurut Gamawan, realisasi penyerapan itu berdasarkan penilaian yang dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk seluruh provinsi. “Pesan UKP4, beberapa daerah realisasi penyerapan anggarannya masih rendah. Misalnya DKI Jakarta, itu baru 52 persen. Jadi diminta untuk dimaksimalkan,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Jakarta, Kamis (29/11) di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Penyerahan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) untuk Pemilu tahun 2014.
Dalam Rakornas yang digelar Kemendagri ini, Gubernur DKI Joko Widodo atau yang karib disapa Jokowi tak hadir. Kata Gamawan, para gubernur harusnya hadir mendengar langsung pemaparan realisasi anggaran di tiap daerah.
“Sayang pak Jokowi nggak bisa datang ya. Tapi memang kita belum tahu, apakah rendahnya penyerapan anggaran ini karena keterlambatan pelaporan, atau memang realisasinya rendah. Cuma kita ingatkan supaya ini menjadi perhatian,” katanya.
Selain DKI, realisasi penyerapan anggaran di sembilan daerah lain di Indonesia juga masih sangat rendah. Di antaranya Provinsi Banten yang baru mencapai 52 persen dari total APBD Rp5,6 triliun. Sementara daerah-daerah lain, Gamawan belum bersedia menyebutkan.
“Kalau sampai akhir tahun masih juga rendah, ya dekon (dana dekonsentrasi) dan TP (Dana Tugas Perbantuan)-nya tahun depan, tentu akan kita pertimbangkan,” katanya.
Karena itu Gamawan berharap dari sisa waktu tahun anggaran yang ada, daerah dapat memaksimalkan tingkat penyerapan anggaran hingga 90 persen. “Kalau bisa di atas 90 persen. Karena bisa saja yang 10 persen disebabkan beberapa variable. Misalnya terjadi efisiensi karena mungkin ada yang tidak perlu dibayarkan. Misal gaji diasumsikan 10, tapi terserap cuma 8. Perjalanan dinas 10, tapi terserap 8. Itu kan efisiensi,”katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Bebaskan BNN Razia Balai Kota
Redaktur : Tim Redaksi