jpnn.com, GARUT - Rencana perampingan birokrasi dengan penggabungan SKPD alias dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, bisa menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Garut sebesar Rp70 miliar.
Hal ini, menurut Bupati Garut Rudy Gunawan, karena ada pemangkasan biaya operasional maupun tunjangan bagi pejabat di tingkat dinas.
BACA JUGA: Jabatan Eselon Tunjangannya Lumayan Tinggi, Silakan Pangkas Saja
"Tentu perampingan dinas ini bisa menghemat sebesar Rp70 miliaran dari total APBD kita," kata Rudy kepada wartawan di Garut, beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari Antara.
Rudy Gunawan menuturkan, penggabungan dinas itu akan berdampak pada efisiensi anggaran seperti tunjangan penghasilan pegawai dan yang lainnya untuk kebutuhan satu dinas.
BACA JUGA: Bukan Sekadar Pangkas Jabatan Eselon, Pemda Harus Hapus SKPD tak Relevan
Besaran perkiraan hematnya, kata dia, sebesar Rp70 miliaran dari total belanja langsung APBD Kabupaten Garut sebesar Rp1,3 triliun per tahun.
"Ya lumayan beberapa persen bisa menghemat dari total belanja langsung kita Rp1,3 triliun," katanya.
BACA JUGA: Perampingan Birokrasi: Jabatan Eselon I dan II Juga Perlu Dievaluasi
Dijelaskan, Pemkab Garut saat ini telah membentuk tim untuk melakukan kajian perampingan birokrasi atau penggabungan sejumlah dinas agar lebih efektif seperti pemerintah kota dan kabupaten lain di Jabar.
Ia menyebutkan, hasil kajian tim yang dipimpin Sekretaris Daerah Garut ada beberapa dinas yang disetujui untuk digabung menjadi satu dinas.
"Sudah dikaji oleh tim ada beberapa disetujui, karena kita saat ini ada 27 dinas, kalau daerah lain seperti Kabupaten Tasikmalaya itu 16 dinas," katanya.
Ia menambahkan, perampingan birokrasi di Pemkab Garut mengikuti kebijakan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah pusat agar lebih meningkatkan pelayanan publik.
"Nanti ada penggabungan kembali, itu visi presiden dalam perampingan birokrasi," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo