jpnn.com, KUPANG - Pemerintah daerah (pemda) disarankan melakukan perampingan birokrasi, tidak sekadar melakukan pemangkasan jabatan eselon. Namun, juga harus berani menghapus SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tidak relevan dengan kondisi daerah.
Pengamat kebijakan publik dari NTT Darius Daton menilai, struktur birokrasi yang ramping, akan berdampak pada efisiensi anggaran.
BACA JUGA: Jokowi Pengin Pangkas Jabatan Eselon, kok Malah Ada 12 Wakil Menteri?
"Hemat saya, untuk daerah seperti NTT ini, yang separuh APBD hanya untuk belanja pegawai ini, maka ada dua strategi yang mesti dipakai agar APBD bermanfaat untuk kesejahteraan warga yakni perampingan birokrasi dan skala prioritas," kata Darius, di Kupang, Minggu (3/11).
Darius Daton yang juga Kepala Ombudsman Perwakilan NTT itu menjelaskan, untuk efisiensi anggaran, salah satu caranya adalah mengurangi jabatan struktural. Sudah ada peraturan pemerintah (PP) yang mengaturnya melalui suatu kajian.
BACA JUGA: Sudah Ada UU ASN, Pemangkasan Jabatan Eselon Tinggal Eksekusi Saja
Artinya, bagi jabatan yang tupoksinya tidak berkorelasi langsung dengan kebutuhan masyarakat bisa dihilangkan, sehingga bisa menghemat belanja pegawai dan operasional organisasi perangkat daerah.
Dia mengatakan, jika kabupaten/kota yang tidak punya hutan dan laut, maka tidak perlu ada dinas kehutanan dan dinas perikanan, atau dinas pariwisata tidak perlu ada di kabupaten yang tidak ada potensi wisatanya. Dinas itu bisa gabung di dinas lain berupa bagian atau unit kecil saja.
BACA JUGA: Jumlah Eselon Dipangkas, 430 Ribu Orang Bakal Kehilangan Jabatan
Darius Daton mengatakan, jika tidak ada terbosan, maka separuh APBD akan terus-terusan habis hanya untuk belanja aparatur dan DPRD saja sehingga porsi untuk masyarakat memang kecil.
Dampaknya, para kepala daerah menjadi pusing membangun daerah. Bahkan banyak kepala daerah hanya bolak balik Jakarta untuk pekerjaan melobi anggaran di luar APBD agar bisa membangun daerahnya.
Dikatakan Darius Daton, jika tidak punya jaringan di Jakarta dan hanya mengandalkan APBD, maka kepala daerah akan sulit memajukan daerahnya.
“Apalagi sumbangan PAD kita ke APBD rata-rata di bawah 10 persen. Jadi ketergantungan daerah ke pusat via DAU itu 90 persen," sebut Darius Daton. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo