jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengatakan peran UMKM memang sangat penting untuk mencapai inklusivitas.
Oleh karena itu peran korporasi sangat dibutuhkan untuk makin meningkatkan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Medina Zein Dirawat di RSJ, Uya Kuya: Dasar Tipsani, Tetap Namanya Menipu, Bos!
“Ini juga yang menjadi latar belakang BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) meminta banyak investasi yang menyasar ekonomi kecil, walaupun produktivitasnya rendah tetapi potensi pertumbuhannya sangat tinggi,” ujar Riefky, Selasa (17/5).
Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, Kementerian Investasi atau BKPM memasukkan kolaborasi Usaha Besar dengan UMKM, sebagai satu di antara tujuh Key Performance Indicator (KPI) lembaga tersebut.
BACA JUGA: Jokowi Dinilai Sukses Bangkitkan Semangat Milenial Untuk Berwirausaha
Pada poin ketiga KPI disebutkan bahwa BKPM mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM.
Berdasarkan data BKPM, total nilai kontrak kerja sama antara Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM pada tahun 2021 tumbuh 82 persen dibandingkan 2020 menjadi sebesar Rp 2,7 triliun.
BACA JUGA: Gegara Ini, Wanda Hamidah Dilaporkan Mantan Suaminya ke Polisi
Jumlah UMKM yang terlibat juga naik signifikan mencapai 99 persen dari 192 pada 2020 menjadi 383 UMKM pada 2021.
“Jadi sangat penting peran korporasi untuk memberdayakan UMKM. Karena korporasi ini lah yang kemudian bisa melakukan transfer knowledge, capacity building, dan technical improvement untuk UMKM,” Riefky menambahkan.
Banyak negara, menurut Riefky, sudah membuktikan dampak positif yang besar dari peran korporasi dalam memberdayakan UMKM, sehingga menjadikan sebuah negara yang semula berstatus berkembang menjadi negara maju.
“Negara-negara berkembang yang menjadi negara maju atau mengalami produktivitas yang sangat tinggi, seperti China, Vietnam, mengandalkan sektor manufaktur dan ditopang oleh UMKM-nya,” tegasnya.
Peran Indonesia dalam Presidensi G20 dan B20 ini diharapkan benar-benar dioptimalkan untuk mendorong potensi kolaborasi yang lebih besar, antara korporasi dengan UMKM Indonesia sehingga bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Terlebih, kata Riefky, sudah cukup banyak aksi sejumlah korporasi di Indonesia yang merealisasikannya.
Pada akhir 2021 misalnya, sejumlah pelaku UMKM binaan PT HM Sampoerna Tbk. di Jawa Barat dan Jawa Timur telah menerima bantuan dari BKPM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Bagi UMKM, memiliki NIB berfungsi sebagai identitas dan legalitas, serta perizinan tunggal untuk mendapat berbagai kemudahan, seperti Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH), hingga akses permodalan.
Diharapkan, upaya tersebut dapat turut membantu perkembangan usaha mereka.
Selama 15 tahun terakhir, Sampoerna aktif membina UMKM melalui dua program, yaitu Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) yang telah memberi pelatihan kepada lebih dari 56 ribu peserta.
Aksi serupa juga dilakukan PT Astra Internasional Tbk melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) yang membina 300 UMKM termasuk dari sektor manufaktur logam pada 2021.
Pembinaan ini ditujukan supaya UMKM mampu menjadi pemasok komponen roda dua ke PT Astra Honda Motor (AHM).(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada