jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Dave Akbarsah Fikarno atau Dave Laksono meminta penjelasan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ihwal peran tentara dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dave menyatakan berdasar pemberitaan di media massa maupun yang bisa dilihat secara langsung, PSBB belum berjalan lancar.
BACA JUGA: Satu Pelaku Pembobolan Alfamart Itu Ternyata Oknum Polisi Berstatus Desersi
“Banyak pelanggaran terjadi baik itu di ibu kota maupun daerah lain yang melaksanakan PSBB. Seberapa diperankannya TNI dalam hal tersebut?” kata Dave saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Panglima Hadi dan jajaran secara virtual, Rabu (15/4).
Politikus Partai Golkar ini memahami bahwa sebetulnya PSBB lebih menjadi tugas pemerintah daerah maupun Polri, tetapi TNI punya personel yang cukup yang bisa membantu melaksanakan hal tersebut dalam memerangi COVID-19.
BACA JUGA: Kang Emil Usulkan Sanksi Tilang ke Pengendara Motor Pelanggar PSBB
“Apakah TNI sudah dimintakan langsung atau masih memerlukan prosedur tersendiri?” ujar Dave.
Panglima Hadi mengatakan peran TNI dalam PSBB antara lain ialah membangun satu tempat kesehatan atau rumah sakit lapangan di wilayah yang memang dinyatakan sebagai daerah zona merah COVID-19. Ia menjelaskan, tujuannya ialah untuk memberikan pelayanan umum bagi masyarakat yang tidak terdampak.
BACA JUGA: Pak Kapolres Sampai Ikut Memakamkan Jenazah Korban COVID-19
“Supaya tidak bercampur dengan masyarakat terdampak. Itu terus kami lakukan,” tegasnya dalam rapat itu.
Selain itu, Hadi menegaskan, TNI juga memberikan dukungan alat pelindung diri (APD), termasuk rapid test ke wilayah tersebut. “Termasuk di dalamnya adalah menjaga jalur logistik supaya dukungan ke wilayah zona merah juga berjalan dengan lancar,” kata Hadi.
Di awal paparannya, Hadi menjelaskan bahwa TNI melakukan patroli bersama dalam menyosialisasikan dan menegakkan pelaksanaan PSBB. Dia menjelaskan TNI juga memberikan sosialisasi untuk pemakaian masker, dan physical distancing di kendaraan.
“Kami membantu melaksanakan verifikasi masyarakat penerima bansos, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ungkap Hadi menegaskan.
Ia menambahkan TNI juga memastikan arus dan jalur distribusi logistik tidak mengalami kendala. Kemudian, membantu menyalurkan bantuan logistik ke masyarakat yang membutuhkan. “TNI memberikan bantuan perkuatan kepada Polri untuk mengantisipasi tindakan kriminal, anarkistis, maupun konflik sosial,” tegasnya.
Ia menegaskan TNI dan Polri akan membantu pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk pengumpulan sampel massif, pelacakan secara agresif dan isolasi ketat untuk menekan penyebaran corona.
Sebab, ujar Hadi, berdasar hasil rapat terbatas (ratas) kemarin masih ada yang memang harus diisolasi di rumah atau di rumah sakit, namun mereka tidak merasa sakit dan keluyuran sehingga akhirnya masyarakat banyak yang protes.
“TNI akan bantu bagi yang sudah terinfeksi baik itu ODP maupun PDP harus sadar bahwa mereka justru membahayakan kepada masyarakat lainnya,” katanya.
Lebih jauh Hadi menuturkan bahwa TNI bersama Polri juga menggelar dapur umum untuk masyarakat di lima titik. Dia menjelaskan, Kostrad mulai hari ini menggelar dapur umum di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.
BACA JUGA: 500 TKI dari Malaysia Tiba di Aceh Timur, Polisi: Ketahuan Keluyuran Langsung Diisolasi
Korps Marinir menggelar dapur umum di Koramil Pasar Minggu, Denma Mabes TNI di Jakarta Utara, dan Polri di dua titik yakni Johar Baru, dan Kampung Rambutan. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy